Kalimantan Tengah memasuki Oktober dengan sejumlah persoalan yang belum selesai. Karhutla mulai mengubah agenda publik, pencarian korban KM Virgo memasuki hari ke-20, kasus dugaan korupsi dana desa bergerak ke tahap penuntutan, tekanan harga meningkat, dan dampak kesehatan akibat asap mulai terlihat semakin jelas.
- Karhutla Mulai Mengubah Agenda Publik di Kalteng
Karhutla bukan lagi sekadar persoalan titik api dan luasan lahan terbakar. Pada 2 Oktober, dampaknya terlihat langsung pada agenda olahraga provinsi.
Porprov XIII Kalimantan Tengah di Kotawaringin Barat yang dijadwalkan dibuka 2 Oktober resmi ditunda karena karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah. KONI Kobar masih menunggu kepastian jadwal baru dari Pemerintah Provinsi Kalteng.
Penanganan karhutla sendiri masih berlangsung. Pemerintah provinsi sebelumnya menyebut 13.435 personel gabungan dikerahkan untuk penanganan karhutla, sementara patroli, pemadaman, pembasahan dan pengendalian titik api terus dilakukan.
Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib menyebut, “penanganan tetap diarahkan pada pemadaman, patroli dan pembasahan agar titik api tidak meluas dan tidak kembali terbakar setelah dilakukan pemadaman,” ujarnya.
Perkembangan di Kobar menunjukkan ukuran persoalan mulai bergeser. Ketika sebuah agenda provinsi yang melibatkan atlet dan ofisial dari seluruh kabupaten/kota harus ditunda, konsekuensi karhutla sudah masuk ke ruang sosial yang lebih luas.
- Lima Jenazah Ditemukan, Pencarian Virgo Belum Tuntas
Operasi pencarian KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-20 dengan perkembangan penting di perairan Kalteng.
Tim SAR gabungan menemukan lima jenazah yang diduga korban di sejumlah titik dari perairan Tanjung Puting hingga wilayah Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan. Kelimanya kemudian dievakuasi menuju Pelabuhan Panglima Utar Kumai.
Pada hari yang sama, terdapat pula evakuasi enam jenazah dari wilayah Pangkalan Bun menuju Banjarmasin untuk proses identifikasi.
Data operasi SAR per 2 Oktober mencatat 188 orang telah ditemukan dari 243 orang dalam manifes. Sebanyak 108 orang selamat, 80 orang meninggal dunia, dan 55 orang masih dalam pencarian.
Di sisi lain, persoalan tersebut memasuki fase hukum yang lebih luas. Penyidik menetapkan empat tersangka, terdiri atas nakhoda, pihak agen perusahaan, manajer cabang dan manajer operasional. Identitas mereka belum diumumkan dalam keterangan resmi tersebut.
Direktur Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Sigit Haryono menjadi pejabat yang menyampaikan perkembangan penetapan tersangka.
“Penyidikan masih diarahkan untuk mengungkap rangkaian kejadian secara utuh, termasuk pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam peristiwa tenggelamnya kapal,” ungkapnya.
Sementara itu, proses identifikasi juga belum selesai. Pusdokkes Polri menyatakan dari 80 jenazah yang telah diterima di RS Bhayangkara Banjarmasin, 63 sudah teridentifikasi dan 17 masih dalam proses identifikasi.
- Dana Desa Topalan Menyeret Pasutri ke Proses Penuntutan
Dari Lamandau, perkara dugaan korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Topalan memasuki tahap berikutnya setelah penyidikan dinyatakan lengkap.
Polres Lamandau sebelumnya menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni mantan Kepala Desa Topalan periode 2016–2022 berinisial FY dan suaminya, UY, yang saat itu menjadi sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan desa. Kerugian negara berdasarkan audit BPKP Kalimantan Tengah mencapai Rp490.808.507 dari pengelolaan anggaran sekitar Rp2,42 miliar pada 2020–2021.
Penyidik menyebut menemukan dugaan penyimpangan berupa pengelolaan anggaran di luar kewenangan, markup pertanggungjawaban, bukti fiktif dan penggunaan sebagian dana untuk kepentingan pribadi. Berkas perkara telah dinyatakan P-21 dan tersangka beserta barang bukti diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Lamandau.
Salah satu sumber di Polres Lamandau menyebut, “setelah perkara dinyatakan lengkap atau P-21, penyidik telah menyerahkan kedua tersangka beserta barang bukti dan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Lamandau,” sebutnya.
Perkara ini penting bukan hanya karena nilai kerugiannya, tetapi karena menyangkut penggunaan uang yang seharusnya menopang pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
- Harga Masih Menekan, Inflasi Kalteng Tembus 5,02 Persen
Tekanan ekonomi juga menjadi bagian penting dari perkembangan Kalteng pada awal Oktober.
BPS mencatat inflasi Kalteng pada September 2026 sebesar 0,40 persen secara bulanan, 3,21 persen sejak awal tahun, dan 5,02 persen secara tahunan. Indeks Harga Konsumen tercatat 113,51.
Tekanan terbesar secara tahunan datang antara lain dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,18 persen, makanan, minuman dan tembakau 7,50 persen, serta transportasi 6,27 persen.
Dari komoditas, beras menjadi penyumbang inflasi tahun kalender terbesar dengan andil 0,87 persen. Ikan nila, bensin, cabai rawit dan komoditas lain juga ikut memberi tekanan.
Di tengah tekanan harga tersebut, NTP Kalteng justru naik 1,09 persen menjadi 141,05 pada September. Kenaikan terjadi pada seluruh subsektor pertanian, dengan subsektor hortikultura naik 2,63 persen.
Angka tersebut menunjukkan dua keadaan yang berjalan bersamaan. Harga yang dibayar konsumen meningkat, sementara daya tukar sektor pertanian juga membaik.
- ISPA Naik Tajam Saat Status Darurat Diperpanjang
Dampak karhutla pada kesehatan memperoleh perkembangan baru dari Sukamara.
Kasus ISPA di Kabupaten Sukamara meningkat dari 134 kasus ketika status tanggap darurat ditetapkan pada 16 September menjadi 651 kasus pada minggu keempat September. Kenaikan tersebut terjadi ketika kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah.
Kepala Dinas Kesehatan Sukamara, Ari Junita menyebut peningkatan tersebut sebagai indikator gangguan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan kondisi asap dan karhutla.
“Peningkatan kasus ISPA menjadi indikator yang perlu terus dipantau karena terjadi bersamaan dengan kondisi kabut asap dan perpanjangan status tanggap darurat karhutla,” terangnya.
Pemerintah Kabupaten Sukamara kemudian memperpanjang status tanggap darurat karhutla untuk periode 1–14 Oktober 2026. Bupati Sukamara Masduki menyatakan perpanjangan diperlukan agar penanganan dapat lebih maksimal.
Masalah kesehatan ini tidak berdiri sendiri. Di Kapuas, data hingga 24 September mencatat 2.465 kasus ISPA, dengan rata-rata sekitar 72 kasus per hari pada periode 20–24 September. Kecamatan Selat mencatat jumlah tertinggi, yakni 624 kasus.
Sumber: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah; Basarnas; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Polda Kalimantan Selatan; Polres Lamandau; BPKP Kalimantan Tengah; BPS Provinsi Kalimantan Tengah; Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara; data dari lapangan.
