Pemerintah Kalimantan Tengah belum melihat perlunya peningkatan status karhutla menjadi bencana nasional. Namun, di lapangan sejumlah indikator menunjukkan persoalan ini telah berkembang dari kebakaran lingkungan menjadi tekanan publik
Dalam hitungan data, karhutla telah membakar ribuan hektare lahan, memicu tekanan kualitas udara, mengganggu proses pendidikan, meningkatkan perhatian terhadap kesehatan masyarakat, hingga mulai memengaruhi sektor ekonomi dan pembiayaan.
Hingga Minggu, 11 Oktober 2026, tercatat 6.028 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 17.724 hektare di Kalimantan Tengah. Di periode yang sama, data kesehatan provinsi mencatat 109.813 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga 6 Oktober 2026.
Pemerintah Masih Bertahan, Penanganan Dinilai Masih Berjalan
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menyatakan pemerintah belum perlu meningkatkan status karhutla menjadi bencana nasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat diwawancarai di Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur, Jumat, 9 Oktober 2026.
“Belum. Ini kan persoalan kerja pun masih jalan. Cuma petani, nelayan, termasuk pekerja buruh memang sangat terdampak,” kata Agustiar.
Menurut pemerintah, operasi pengendalian masih berjalan melalui keterlibatan personel gabungan, pemadaman darat, serta dukungan operasi udara. Keputusan mempertahankan status tersebut didasarkan pada penilaian bahwa kemampuan penanganan masih berjalan.
Namun, di sisi lain, pengakuan bahwa petani, nelayan, dan buruh menjadi kelompok terdampak menunjukkan bahwa tekanan sosial akibat karhutla telah mulai dirasakan masyarakat.
Perbedaan perspektif inilah yang menjadi titik penting dalam membaca situasi karhutla Kalteng. Status bencana ditentukan melalui indikator pemerintahan, sementara dampak dirasakan melalui perubahan kehidupan sehari-hari warga.
Asap Mengubah Cara Ribuan Siswa Belajar
Dampak karhutla paling terlihat ketika kualitas udara memburuk dan aktivitas pendidikan harus menyesuaikan.
Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada satuan pendidikan terdampak kabut asap berdasarkan kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Kebijakan tersebut bukan penghentian kegiatan belajar, melainkan perubahan metode pembelajaran untuk mengurangi risiko kesehatan siswa.
Dalam pemantauan terhadap 424 satuan pendidikan melalui Kelas Digital Huma Betang, sebanyak 135 sekolah atau sekitar 32 persen dialihkan ke Belajar Dari Rumah (BDR) penuh ketika rata-rata ISPU Kalimantan Tengah mencapai 563 atau kategori berbahaya.
Sebelumnya, ketika ISPU mencapai angka 304, sebanyak 67 satuan pendidikan juga menerapkan BDR penuh. Pada periode tersebut, pemantauan sekolah mencatat 124 siswa mengalami gangguan pernapasan atau gejala ISPA melalui UKS dan fasilitas kesehatan sekolah.
“Kebijakan PJJ dilakukan agar siswa tetap mendapatkan hak pendidikan tanpa mengabaikan keselamatan kesehatan,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo.
Dari Pendapatan Harian hingga Kredit, Ekonomi Mulai Tertekan
Dampak karhutla juga mulai terlihat pada sektor ekonomi. Kelompok masyarakat yang bergantung pada aktivitas luar ruang menjadi kelompok paling rentan ketika kabut asap membatasi mobilitas dan kegiatan kerja.
Petani, nelayan, buruh harian, pedagang kecil, hingga pelaku usaha mikro menghadapi risiko penurunan pendapatan karena aktivitas ekonomi tidak berjalan normal. Tekanan tersebut juga mulai tercatat dalam sektor jasa keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah mencatat sejumlah debitur terdampak karhutla dan kabut asap, dengan total baki debet kredit dan pembiayaan mencapai Rp10,32 miliar.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak hanya berada pada sektor lingkungan, tetapi mulai berhubungan dengan kemampuan sebagian masyarakat dan pelaku usaha memenuhi kewajiban pembiayaan.
OJK melihat kondisi karhutla dan kabut asap berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat maupun dunia usaha, terutama kelompok yang aktivitasnya bergantung pada kondisi lapangan.
Sementara, Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapanno Mandouw juga mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi tekanan ekonomi lanjutan.
“Kalau mata pencaharian masyarakat terganggu, ada celah meningkatkan angka kemiskinan. Ini yang pemerintah harus antisipasi,” ujarnya.
Peringatan tersebut perlu dibaca dalam konteks kondisi ekonomi masyarakat Kalteng yang masih memiliki kelompok rentan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin Kalimantan Tengah mencapai sekitar 146,71 ribu orang atau 5,09 persen.
Karhutla belum dapat disebut sebagai penyebab langsung peningkatan kemiskinan. Namun, gangguan terhadap sumber pendapatan dapat memperbesar risiko tekanan ekonomi bagi rumah tangga yang memiliki ruang bertahan terbatas.
Kotawaringin Timur Catat Luas Terbakar Terbesar
Dampak karhutla tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan data BPBD Kalimantan Tengah, Kotawaringin Timur menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar, yakni sekitar 3.248 hektare dari 1.079 kejadian.
Kemudian Kotawaringin Barat mencatat sekitar 2.589 hektare dari 382 kejadian, sementara Pulang Pisau mencapai sekitar 2.271 hektare dari 270 kejadian.
Besarnya angka tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan titik api semata, tetapi persoalan lintas sektor yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan masyarakat.
Ukuran Dampak Tidak Hanya Dilihat dari Status
Pemerintah masih menilai peningkatan status bencana nasional belum diperlukan karena operasi penanganan masih berjalan. Namun, data menunjukkan bahwa dampak karhutla telah memasuki berbagai ruang kehidupan masyarakat.
Lebih dari 17 ribu hektare lahan terbakar, kualitas udara sempat berada pada kategori berbahaya, ratusan sekolah mengubah pola belajar, lebih dari 109 ribu kasus ISPA tercatat, dan sektor pembiayaan mulai mencatat debitur terdampak.
Status bencana merupakan keputusan pemerintah berdasarkan berbagai indikator. Tetapi ukuran dampak juga terlihat dari pertanyaan yang lebih dekat dengan masyarakat; Apakah anak-anak masih dapat belajar dengan aman? Apakah warga tetap dapat bekerja normal? Apakah rumah tangga masih mampu mempertahankan pendapatan?
Di Kalimantan Tengah, data menunjukkan karhutla bukan hanya persoalan api yang membakar lahan. Dampaknya telah bergerak melalui udara yang dihirup warga, sekolah yang berubah, dan ekonomi rumah tangga yang mulai tertekan.
Sumber: BPBD Kalteng; Dinas Pendidikan Kalteng; Dinas Kesehatan Kalteng; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng; DPRD Kalteng: BPS Kalteng; data dari lapangan.
