Di tengah perdebatan etika aksi demontrasi mahasiswa dan elemen masyarakat di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada 19 Oktober 2026, tokoh pemuda Kalimantan Tengah, Bush Valentino, mengingatkan bahwa kritik boleh disampaikan dengan tegas tanpa merendahkan martabat manusia, sementara seruan menjaga adab tidak boleh menjadi dalih untuk menghindari kritik.
“Bersuaralah dengan lantang, tetapi jangan hilangkan sopan santun. Kritiklah kekuasaan, tetapi jangan rendahkan martabat kemanusiaan,” ujar Bush .
Pria yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Rata itu, menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak rakyat, sedangkan kritik adalah bagian dari demokrasi. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap disertai tanggung jawab untuk menghormati sesama.
Pesan Bush juga ditujukan kepada para pemimpin. Ia meminta pemerintah tidak alergi terhadap kritik, membuka ruang dialog, mendengarkan suara rakyat, dan membuktikan kepemimpinan melalui tindakan nyata.
“Demonstrasi menuntut keberanian untuk mengkritik, tetapi juga kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi,” ucapnya.
Jangan Sampai Tuntutan Warga Tenggelam
Demonstrasi yang digelar Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan Jilid III bersama mahasiswa, membawa sembilan tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, kesehatan masyarakat, serta kebutuhan dasar warga.
Besarnya persoalan karhutla tergambar dalam data Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. Hingga 18 Oktober 2026, instansi tersebut mencatat 6.639 kejadian karhutla dengan perkiraan luas lahan terbakar mencapai 19.502,65 hektare.
Setelah aksi berlangsung, perdebatan mengenai etika demonstrasi turut mengemuka. Sebelumnya, akademisi Prof. Andrie Elia Embang juga mengingatkan pentingnya adab dalam menyampaikan aspirasi, sekaligus menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang harus dihormati.
Namun, penilaian terhadap cara demonstran menyampaikan aspirasi tidak semestinya mengalihkan perhatian dari persoalan yang mereka tuntut untuk diselesaikan. Penanganan karhutla tetap membutuhkan langkah nyata dan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.
Belom Bahadat Bukan Alasan Membungkam Kritik
Bush turut mengingatkan pentingnya menjaga falsafah Huma Betang dan Belom Bahadat, yang mengajarkan kebersamaan, penghormatan terhadap sesama, dan kehidupan bermasyarakat yang rukun.
“Nilai tersebut berlaku bagi semua pihak. Menghormati pemimpin bukan berarti membenarkan setiap kebijakan. Sebaliknya, mengkritik pemerintah juga bukan alasan untuk merendahkan martabat manusia,” paparnya.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dengan pelaksanaan yang harus memperhatikan tanggung jawab dan hak orang lain.
Bush mengajak demonstran tetap kritis, berani, dan tegas, tetapi tidak mudah terprovokasi. Aspirasi, menurut pesannya, perlu disampaikan dengan fakta, argumentasi, dan solusi nyata.
“Biar suara kita mengguncang kebijakan, tetapi jangan sampai tindakan kita meruntuhkan persaudaraan!” ungkap Bush.
Pesan itu menempatkan tanggung jawab pada kedua belah pihak; demonstran perlu menjaga adab ketika menyampaikan kritik, sementara pemimpin harus bersedia mendengar dan menjawab tuntutan masyarakat.
Demonstrasi tidak harus lunak untuk tetap beradab. Kritik tidak harus kehilangan ketegasan untuk menghormati sesama.
