Hotspot di Kalimantan Tengah meningkat menjadi 166 titik hingga Sabtu, 19 September 2026 pukul 21.05 WIB, dari 61 titik sehari sebelumnya. Kenaikan ini membuat Kalteng menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak di antara enam provinsi prioritas pengendalian karhutla.
Data tersebut berasal dari SiPongi Kementerian Kehutanan yang menggunakan pengamatan satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Kementerian Kehutanan menegaskan hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan dan tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kebakaran maupun luas area yang terbakar. Setiap indikasi tetap perlu diverifikasi di lapangan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merespons kondisi tersebut dengan mengerahkan unsur pemerintah daerah, relawan, mahasiswa, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api dan masyarakat pengelola hutan desa. Sebelumnya, pemerintah provinsi juga mulai menyalurkan bantuan kepada 3.000 mahasiswa yang terdampak karhutla berupa bahan pangan, masker KN95, multivitamin dan bantuan tunai Rp100 ribu per orang.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo mengatakan, penanganan tidak dapat mengandalkan satu unsur, karena kondisi karhutla membutuhkan pengerahan sumber daya secara bersama.
“Solidaritas, kolaborasi, dan kebersamaan kita sangat penting. Semua sumber daya yang kita miliki digerakkan agar masyarakat Kalimantan Tengah tetap terlindungi,” kata Edy. Minggu, (20/9/2026).
Menurut Edy, penanganan dilakukan melalui pemadaman darat dan udara dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan jarak pandang. Pemerintah juga meminta mahasiswa tetap menjalankan pendidikan sambil membantu upaya pencegahan dan penyebaran informasi yang benar mengenai karhutla.
“Adik-adik tetap bersemangat mengejar ilmu dan pendidikan. Di tengah kondisi ini, mari kita bersatu padu membantu menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan agar segera berlalu dari Bumi Tambun Bungai,” tutur Edy, saat menyalurkan bantuan kepada para mahasiswa di Palangka Raya.
Di tingkat pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan menyatakan lonjakan hotspot Kalteng menjadi dasar penguatan patroli, groundcheck, pemadaman, pembasahan dan pendinginan. Sebanyak 55 armada udara dikerahkan untuk mendukung pengendalian karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni sebelumnya menetapkan September sebagai periode yang membutuhkan kewaspadaan tinggi. Saat ini, Kementerian Kehutanan terus memperkuat strategi operasi darat, water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca, penegakan hukum dan partisipasi masyarakat.
“Hasil evaluasi menunjukkan tren penanganan yang membaik di sejumlah wilayah. Namun, ini bukan alasan untuk berpuas diri. Bulan September adalah fase krusial bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan penuh dan memperkuat koordinasi pemadaman,” ujar Raja Juli.
Raja Juli juga menekankan bahwa pencegahan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, bukan hanya operasi pemadaman ketika api telah muncul.
“Upaya pencegahan karhutla adalah kerja bersama. Dengan kolaborasi teknis, penegakan hukum yang adil, serta kesadaran masyarakat yang makin tinggi, kita optimistis dapat melewati periode rawan ini dengan baik,” kata Raja Juli.
Kementerian Kehutanan menyatakan prioritas operasi tetap ditentukan berdasarkan perkembangan hotspot, hasil verifikasi lapangan, kondisi kebakaran, potensi awan, jarak pandang dan keselamatan penerbangan. Operasi Modifikasi Cuaca juga tetap digunakan sesuai kondisi meteorologis untuk membantu pembasahan lahan, terutama pada ekosistem gambut.
Masyarakat di wilayah terdampak asap diminta mengikuti informasi kualitas udara dan arahan pemerintah daerah. Apabila kondisi udara memburuk, masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker.
Sumber: Kementerian Kehutanan melalui SiPongi; Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; BMKG.
