Inflasi Kalimantan Tengah mencapai 4,96 persen secara tahunan pada Agustus 2026, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 113,06. Data yang dirilis BPS pada 1 September 2026 menunjukkan perbedaan tekanan harga antarwilayah: Kabupaten Kapuas mencatat inflasi tertinggi 6,20 persen, sedangkan Sampit terendah 4,06 persen. Hingga 23 September 2026, Agustus merupakan data inflasi bulanan terbaru yang tersedia.
Secara bulanan, inflasi Agustus mencapai 0,17 persen, sedangkan inflasi tahun kalender sebesar 2,80 persen. BPS melakukan pemantauan berdasarkan empat kabupaten/kota yang menjadi wilayah penghitungan IHK. Tekanan tahunan terutama terlihat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,76 persen, disusul transportasi 0,64 persen serta perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,58 persen.
Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menyebut disparitas antarwilayah cukup terlihat pada Agustus. “Sedangkan kabupaten/kota yang mengalami inflasi y-on-y terendah yaitu, Sampit sebesar 4,06 persen dengan IHK 111,86,” ucap Toto.
Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan antara lain beras, emas perhiasan, bensin, daging ayam ras, ikan nila, dan minyak goreng. Pada saat yang sama, beberapa komoditas tercatat memberikan andil deflasi, termasuk bawang merah, tomat, telur ayam ras, bawang putih, buah naga, sabun detergen bubuk, udang basah, dan kelapa.
“Sementara komoditas memberikan andil deflasi y-on-y, antara lain, bawang merah, tomat, telur ayam ras, sekolah menengah pertama, bawang putih, buah naga, sabun detergen bubuk, udang basah, dan kelapa,” kata Toto.
Respons pemerintah terhadap tekanan harga sudah dilakukan sebelum rilis inflasi Agustus. Pada 28 Agustus 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menggelar Gerakan Pangan Murah dengan menyediakan 20 ton beras premium, 5 ton beras SPHP, 1.500 liter minyak goreng, 1.500 kilogram gula, 500 kilogram bawang merah, 500 kilogram bawang putih, serta 600 rak telur.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan program tersebut ditujukan untuk menjaga akses masyarakat terhadap pangan dengan harga yang lebih terjangkau. “Untuk pangan murah ini kita hadirkan bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Dengan kondisi saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Forkopimda berkomitmen memberikan dukungan agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih ringan,” tutur Agustiar.
Sebelumnya, Bulog Kalimantan Tengah juga menyatakan distribusi beras SPHP terus diperluas. Per 5 Agustus 2026, penyaluran SPHP telah mencapai lebih dari 5.032 ton atau 59,42 persen dari target 8.469 ton lebih hingga akhir 2026.
“Yang penting adalah kebersamaan kita. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pemerintah kabupaten dan seluruh unsur terkait akan terus berupaya menjaga stabilitas pangan dan membantu masyarakat,” kata Agustiar.
Data terbaru tersebut menunjukkan kenaikan harga tidak terkonsentrasi pada satu kelompok pengeluaran saja. Namun, angka inflasi provinsi tidak berarti seluruh rumah tangga mengalami kenaikan biaya hidup dengan besaran yang sama. BPS mencatat inflasi berdasarkan keranjang konsumsi IHK, sementara perbedaan antarwilayah dan pola belanja rumah tangga dapat menghasilkan pengalaman harga yang berbeda.
Langkah berikutnya adalah menunggu rilis inflasi September 2026 untuk melihat apakah tekanan harga kembali meningkat atau mulai mereda. Sampai 23 September 2026, belum tersedia angka IHK September dari BPS.
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah; Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Bulog Kanwil Kalimantan Tengah.
