Kalimantan Tengah masih menjalani hari di bawah tekanan kemarau dan kabut asap, tetapi dampaknya pada 7 Oktober 2026 sudah terlihat jauh melampaui titik api. Kebakaran hutan dan lahan memengaruhi kualitas udara, memaksa sekolah kembali menunda pembelajaran tatap muka, sementara data kesehatan menunjukkan gangguan pernapasan masih tinggi dan sektor keuangan mulai mencatat debitur yang terdampak.
Di saat persoalan lingkungan dan ekonomi itu berjalan, penegakan hukum juga bergerak melalui rekonstruksi perkara dugaan pembunuhan berencana di Katingan.
Lima perkembangan ini memperlihatkan satu keadaan yang sama. Sejumlah persoalan Kalteng belum selesai, sementara konsekuensinya mulai masuk ke ruang pendidikan, kesehatan, kegiatan usaha, dan proses hukum.
- Karhutla Belum Surut, Respons Diperluas
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada 7 Oktober melaporkan penanganan karhutla terus berlangsung ketika jumlah kejadian dan dampaknya sudah berada pada skala provinsi. Data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng per 7 Oktober mencatat 5.848 kejadian karhutla dengan luasan terbakar mencapai lebih dari 17 ribu hektare. Sebanyak 13.699 personel gabungan telah dikerahkan dan terdapat 47 upaya penegakan hukum terkait karhutla.
Respons pemerintah tidak hanya diarahkan pada pemadaman. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan provinsi telah membangun ratusan sumur bor di berbagai kabupaten/kota, dengan sebagian difungsikan untuk pemadaman dan sebagian lainnya sekaligus sebagai sumber air bersih. Hingga 6 Oktober 2026, distribusi air bersih disebut telah mencapai lebih dari 7,02 juta liter.
Di lapangan, persoalannya belum mereda. Di Kotawaringin Timur saja, BPBD mencatat 1.316 kejadian dengan luas sekitar 2.122 hektare sejak Januari sampai 6 Oktober 2026. Petugas masih menghadapi lokasi yang sulit dipetakan karena medan dan kabut asap, sementara prakiraan musim hujan datang bertahap sehingga sebagian wilayah masih berisiko terbakar.
Situasi di Kotawaringin Barat juga mendorong pemerintah kabupaten memperpanjang status tanggap darurat karhutla hingga 16 Oktober 2026. Per 7 Oktober, akumulasi luas lahan terbakar di Kobar dilaporkan mencapai 2.887,4 hektare, dengan titik kebakaran masih ditangani antara lain di Kumai, Arut Selatan, dan Kotawaringin Lama.
Bagi masyarakat, perkembangan ini berarti persoalan karhutla belum dapat dibaca sebagai urusan pemadaman semata. Ketika api, asap, air bersih dan mobilitas warga berada dalam rangkaian persoalan yang sama, ukuran keberhasilan penanganan bukan hanya berapa hektare yang berhasil dipadamkan, tetapi seberapa cepat dampak terhadap kehidupan sehari-hari bisa ditekan.
- Sekolah Kembali dari Rumah hingga 10 Oktober
Kabut asap kembali membuat pembelajaran tatap muka di Palangka Raya ditunda. Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya pada 7 Oktober memperpanjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP selama 8–10 Oktober 2026 karena kualitas udara masih berada pada kategori berbahaya. Kebijakan itu merupakan kelanjutan dari rangkaian perpanjangan PJJ sejak awal September.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Jayani mengatakan keputusan terbaru dibuat setelah pemantauan ISPU pada 5, 6, dan 7 Oktober tidak menunjukkan perbaikan signifikan. Pemerintah kota menempatkan kesehatan dan keselamatan peserta didik sebagai pertimbangan utama, sementara proses belajar tetap dilanjutkan dari rumah.
Perpanjangan ini menjadi penting karena kebijakan PJJ bukan lagi kejadian satu kali. Hingga 5–6 Oktober, kebijakan tersebut telah diperpanjang delapan kali, dengan periode sebelumnya berlangsung pada 7–9 September, 14–16 September, 17–19 September, 21–23 September, 24–26 September, 28–30 September, 1–3 Oktober, dan 5–7 Oktober.
Pada hari yang sama, kondisi udara Palangka Raya kembali menunjukkan tekanan serius. Prokalteng melaporkan jarak pandang di kawasan kota tinggal sekitar 150 meter pada pukul 12.30 WIB. Pada pukul 12.00 WIB, konsentrasi PM2.5 yang dilaporkan berdasarkan keterangan BMKG mencapai 2.158,4 µg/m³ dan dikategorikan berbahaya.
Dengan demikian, PJJ pada 7 Oktober bukan sekadar keputusan administratif sekolah. Kebijakan itu menjadi salah satu indikator paling nyata bahwa kualitas lingkungan telah memengaruhi kegiatan pendidikan secara langsung. Pemerintah memang dapat memindahkan ruang belajar ke rumah, tetapi persoalan dasarnya baru selesai ketika kualitas udara memungkinkan anak kembali belajar dengan aman di ruang sekolah.
- ISPA Kobar Naik-Turun, Belum Kembali Stabil
Di Kotawaringin Barat, dampak kesehatan menunjukkan pola yang belum sepenuhnya stabil. Dinas Kesehatan Kobar mencatat sekitar 15.076 kasus ISPA sepanjang minggu epidemiologi 1–38 tahun 2026. Pada satu fase pemantauan, kasus meningkat dari 335 kasus pada minggu ke-28 menjadi 457 kasus, kemudian 468 kasus, dan mencapai 566 kasus pada minggu ke-31.
Puncak tersebut berarti kenaikan sekitar 68,9 persen dibandingkan minggu ke-28. Setelah sempat turun hingga 422 kasus pada minggu ke-34, jumlah kasus kembali bergerak naik dan pada minggu ke-38 tercatat 487 kasus. Angka itu memang turun dari minggu sebelumnya, tetapi masih sekitar 45,4 persen lebih tinggi dibandingkan 335 kasus pada minggu ke-28.
Kepala Dinas Kesehatan Kobar Hardino menyatakan kenaikan kasus secara waktu beriringan dengan meningkatnya aktivitas karhutla. Namun, Dinas Kesehatan tidak menyimpulkan kebakaran sebagai penyebab tunggal karena kualitas udara, cuaca, infeksi, mobilitas penduduk dan perilaku mencari layanan kesehatan juga memengaruhi angka kasus yang tercatat.
Data fasilitas kesehatan menunjukkan beban tidak tersebar merata. Puskesmas Sungai Rangit mencatat 2.703 kasus dalam periode tersebut, disusul Kumai 1.470, Madurejo 1.411, Karang Mulya 1.152 dan Mendawai 1.059. Lima fasilitas tersebut menyumbang sekitar 51,7 persen dari total kasus ISPA yang dicatat hingga minggu ke-38.
Angka tersebut penting karena memperlihatkan bahwa ketika kualitas udara memburuk, perhatian publik tidak cukup berhenti pada jarak pandang atau luas lahan terbakar. Beban layanan kesehatan menjadi bagian lain yang harus dipantau bersama, terutama ketika tren ISPA belum menunjukkan penurunan yang konsisten.
- Dampak Karhutla Mulai Masuk ke Kredit Warga
Dampak karhutla di Kalteng kini mulai tercermin dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng mencatat 40 debitur terdampak dengan total baki debet kredit dan pembiayaan mencapai Rp10,32 miliar. Data tersebut dibahas dalam Media Update Sektor Jasa Keuangan Triwulan III 2026 pada 6 Oktober dan diperbarui berdasarkan pemantauan hingga 5 Oktober.
Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz mengatakan gangguan aktivitas masyarakat dan dunia usaha akibat kebakaran serta kabut asap dapat memengaruhi kemampuan debitur memenuhi kewajiban pembiayaan. OJK juga mencatat potensi klaim yang diajukan mencapai Rp455,82 juta.
Pada saat yang sama, OJK menyebut sektor jasa keuangan Kalteng secara umum masih tumbuh. Hingga Agustus 2026, aset bank umum mencapai Rp105,27 triliun, dana pihak ketiga Rp54,52 triliun, dan kredit atau pembiayaan Rp55,52 triliun. Rasio kredit bermasalah juga turun dari 2,34 persen menjadi 2,29 persen.
Artinya, belum ada dasar untuk menyebut karhutla telah mengguncang stabilitas sektor keuangan Kalteng. Namun, munculnya 40 debitur terdampak menjadi sinyal bahwa efek kebakaran telah mulai bergerak dari persoalan lingkungan menuju aktivitas ekonomi rumah tangga dan dunia usaha. OJK mengatakan pemantauan akan terus dilakukan untuk mencegah tekanan tersebut berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Bagi warga, ukuran dampaknya sederhana: ketika kegiatan usaha terganggu, pendapatan dapat tertekan, dan kewajiban pembiayaan tetap berjalan. Karena itu, perkembangan data debitur terdampak akan menjadi salah satu indikator yang layak dipantau apabila musim asap berlangsung lebih panjang.
- Rekonstruksi 16 Adegan Buka Kembali Perkara Katingan
Di luar isu karhutla, proses hukum juga bergerak di Katingan. Polres Katingan pada 7 Oktober menggelar rekonstruksi perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dengan 16 adegan yang diperagakan tersangka berinisial S bersama para saksi. Rekonstruksi dilakukan di Kantor Satreskrim Polres Katingan sekitar pukul 10.00 WIB.
Perkara tersebut berkaitan dengan kematian korban berinisial M. Berdasarkan laporan yang diberitakan, kejadian yang direkonstruksi berlangsung pada 22 September 2026 sekitar pukul 06.15 WIB di Taman Hijau, Jalan Garuda II, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir. Rekonstruksi digunakan penyidik untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi dengan fakta yang telah diperoleh selama proses penyidikan.
Rekonstruksi turut dihadiri unsur Kejaksaan Negeri Katingan, jaksa penuntut umum, tim forensik, keluarga korban dan jurnalis. Perkara tersebut disebut disangkakan dengan Pasal 459 subsider Pasal 458 ayat (2) KUHP.
Namun, status hukumnya harus tetap dibaca secara presisi. Rekonstruksi adalah bagian dari proses penyidikan dan belum merupakan putusan pengadilan mengenai kesalahan terdakwa. Karena itu, perkara ini tetap harus disebut sebagai dugaan pembunuhan berencana, sedangkan tersangka tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Perkembangan ini penting bukan karena rekonstruksi otomatis membuktikan seluruh tuduhan, melainkan karena proses tersebut memberi ruang bagi penyidik, jaksa dan keluarga korban untuk menguji kembali rangkaian kejadian yang menjadi dasar perkara. Tahap berikutnya akan menentukan bagaimana bukti dan hasil penyidikan diterjemahkan ke dalam proses hukum selanjutnya.
Kelima perkembangan pada 7 Oktober memperlihatkan tekanan Kalteng dalam bentuk yang berbeda-beda. Karhutla masih membutuhkan operasi besar dan keputusan darurat di sejumlah daerah; asap telah mengganggu sekolah dan kesehatan; efek ekonominya mulai tercatat dalam pembiayaan; sementara proses hukum tetap berjalan pada perkara yang terpisah dari krisis lingkungan tersebut.
Peta hari ini menunjukkan bukan satu persoalan tunggal, melainkan beberapa tekanan yang berjalan bersamaan dan membutuhkan respons berbeda.
Sumber dan data pendukung: Multimedia Center Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah; Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya; BMKG/Stamet Palangka Raya; Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat; OJK Provinsi Kalimantan Tengah; Polres Katingan; data dari lapangan.
