Pekan terakhir September memperlihatkan Kalimantan Tengah menghadapi bukan satu krisis, melainkan beberapa tekanan yang saling menguatkan. Hotspot kembali melonjak. BBM sempat mengantre. Inflasi Kapuas menembus 6,20 persen. Sungai menyusut dan mengganggu logistik. Hujan mulai turun di sebagian Kotawaringin Timur, tetapi pemerintah daerah sendiri mengakui sumber air dan armada pemadam belum sepenuhnya siap.
Pada 27 September, Kementerian Kehutanan mencatat 134 high confidence hotspot (dengan tingkat kepercayaan tinggi) di Kalteng, naik dari 30 titik sehari sebelumnya. Secara nasional, hotspot high confidence meningkat dari 331 menjadi 559 titik. Kemenhut menegaskan hotspot adalah indikator anomali suhu permukaan dan tidak dapat disamakan dengan jumlah kebakaran. Setiap indikasi tetap membutuhkan verifikasi lapangan.
Namun skala tekanan sudah terlihat jauh sebelum angka itu muncul. BNPB mencatat hingga 19 September terdapat lebih dari 142.000 hotspot, sekitar 3.800 kejadian karhutla, dan hampir 13.000 hektare area yang ditangani. Analisis citra satelit Kementerian Kehutanan mencatat luas area terbakar 7.634 hektare. Jarak pandang di sejumlah wilayah bahkan sempat turun menjadi sekitar 500 meter. Sebanyak 13.435 personel gabungan dikerahkan, sementara strategi pemadaman diperkuat di darat setelah asap mengganggu operasi udara.
Masalahnya kini bukan lagi sekadar api. Di Kapuas, 2.465 kasus ISPA tercatat hingga 24 September 2026. Sebanyak 362 kasus muncul hanya dalam lima hari, 20–24 September, atau rata-rata sekitar 72 kasus per hari. Kecamatan Selat menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 624 kasus. Di Palangka Raya, dampaknya bahkan lebih besar secara kumulatif: Dinas Kesehatan mencatat 9.747 kasus ISPA sejak Juni hingga 24 September 2026.
Tekanan kesehatan itu berjalan beriringan dengan memburuknya kualitas udara. Di Pulang Pisau, konsentrasi PM2.5 pada 24 September mencapai 1.717 mikrogram per meter kubik, sementara 99 penderita ISPA tercatat pada hari yang sama. Di Palangka Raya, PM2.5 sempat mencapai 1.976 mikrogram per meter kubik.
Asap tidak berhenti di saluran pernapasan; jarak pandang menurun, penerbangan terganggu, dan kegiatan sekolah ikut terdampak. Dengan demikian, karhutla telah bergeser dari persoalan pemadaman api menjadi krisis kesehatan dan gangguan aktivitas publik.
Karena itu, ukuran keberhasilan karhutla tidak cukup berupa hektare yang dipadamkan. Publik juga perlu tahu apakah kualitas udara membaik, kasus ISPA menurun, sekolah kembali normal, dan mobilitas warga pulih. Status tanggap darurat provinsi berlaku hingga 29 September 2026.
Penegakan hukum ikut bergerak. Hingga 27 September, Polda Kalteng menangani 45 laporan polisi dengan 38 tersangka. Sebanyak 12 perkara berkaitan dengan korporasi. Kementerian Kehutanan juga mencabut tiga izin konsesi yang berada di Kalteng. Namun angka tersangka dan pencabutan izin bukan ukuran akhir. Yang menentukan adalah bagaimana perkara berlanjut dan apakah pencegahan benar-benar mampu menurunkan kebakaran berikutnya.
BBM dan Ujian Distribusi
Antrean Pertalite memperlihatkan sisi lain dari kerentanan Kalteng. Pertamina menyebut sekitar 7 persen konsumen beralih dari Pertamax ke Pertalite setelah perubahan harga, sementara kebutuhan Pertalite Kalteng berada di kisaran 270 kiloliter per hari. Untuk merespons lonjakan permintaan, pasokan disebut diperkuat sekitar 10 persen. Pertamina juga mengoptimalkan pengiriman dari Fuel Terminal Pulang Pisau dengan dukungan terminal lain.
Tetapi gangguan BBM bukan semata soal persediaan. Pertamina menjelaskan kemarau dan kondisi perairan memengaruhi distribusi melalui jalur sungai, sementara asap mengurangi jarak pandang mobil tangki. Di Kotawaringin Barat, persoalan itu bahkan masuk ke operasi penanggulangan bencana. Satgas Karhutla meminta akses BBM diprioritaskan karena kendaraan pemadam membutuhkan mobilitas tinggi menuju titik api.
Di sinilah istilah “stok aman” perlu dibedakan dari “akses normal”. Tangki terminal bisa tersedia, tetapi warga tetap mengantre dan kendaraan pemadam tetap menghadapi hambatan. Ukuran ketahanan BBM seharusnya tidak berhenti pada jumlah stok, melainkan sampai ke waktu tunggu, SPBU yang kosong, distribusi yang tertunda, dan kesenjangan akses antarwilayah.
Harga Mahal di Ujung Rantai
Tekanan itu kemudian masuk ke angka inflasi. BPS mencatat inflasi Kalteng pada Agustus 2026 sebesar 4,96 persen, sedangkan nasional 3,19 persen. Selisihnya 1,77 poin persentase. Kabupaten Kapuas mencatat 6,20 persen, tertinggi di antara kabupaten/kota di Indonesia. Secara bulanan, inflasi Kapuas hanya 0,17 persen; artinya 6,20 persen merupakan kenaikan dibanding Agustus 2025, bukan kenaikan dalam satu bulan.
Perkembangan di pasar justru menarik. Pada 26 September, Pemkab Kapuas menemukan pasokan cabai masih tersedia. Bahkan pedagang di Palangka Raya dan Sampit mengambil pasokan dari Kapuas. Temuan itu menunjukkan bahwa tekanan harga tidak otomatis berarti barang langka. Pemerintah sendiri menyebut musim kemarau, biaya bahan bakar, dan antrean BBM bersubsidi ikut meningkatkan biaya logistik.
Maka pertanyaan inflasi tidak cukup berhenti pada “berapa stok barang?”
Pertanyaannya harus bergeser menjadi, berapa biaya angkut, berapa lama perjalanan, berapa besar ongkos BBM, berapa kali barang berpindah tangan, dan bagian mana dari rantai distribusi yang paling mahal?
Inflasi adalah angka makro. Tetapi di Kalteng, angka itu mempunyai alamat.
Sungai Dangkal, Logistik Tersendat
Kemarau kemudian menampakkan dampaknya di sungai. Sekitar 7 kilometer dari Sungai Hantipan mengalami pendangkalan. Sungai sepanjang sekitar 29 kilometer itu menjadi jalur penghubung Mentaya-Katingan untuk transportasi, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat.
Pemprov Kalteng menyiapkan Rp5,295 miliar, sementara kebutuhan penanganan diperkirakan Rp15 miliar. Artinya, anggaran awal baru mencakup sekitar 35,3 persen kebutuhan. Pada musim kemarau, sebagian penumpang bahkan harus turun dari kelotok dan mendorong perahu yang kandas.
Masalahnya tidak berhenti pada pengerukan. Penanganan sekitar tujuh kilometer pernah dilakukan pada 2022 di wilayah Katingan. Untuk ruas Kotawaringin Timur, provinsi belum pernah melakukan penanganan, sementara sedimentasi disebut cepat kembali karena aktivitas angkutan sungai cukup padat.
Karena itu, ukuran proyek seharusnya bukan sekadar berapa rupiah dibelanjakan, tetapi berapa kilometer jalur kembali fungsional, berapa kedalaman minimum tercapai, dan berapa lama hasilnya bertahan.
Persoalan air bahkan sudah menjadi krisis tersendiri. Di Katingan, Pemprov menyalurkan 2.400 liter air bersih kepada sekitar 160 kepala keluarga. Di pesisir Kotim, 36 kendaraan dikerahkan memasok air sekitar 300 kepala keluarga setelah Sungai Lepeh terdampak intrusi air laut.
Yang Sebenarnya Diuji
Dari data sepekan ini terlihat satu rangkaian. Kemarau mengeringkan sumber air dan menurunkan muka sungai. Asap mengganggu kesehatan dan distribusi. BBM menekan mobilitas. Distribusi yang mahal ikut memberi tekanan pada harga. Ketika api membesar, negara kembali membutuhkan air, armada, bahan bakar, dan akses.
Kalteng bukan kekurangan respons. Personel dikerahkan. Pasokan BBM ditambah. Air bersih didistribusikan. Sungai akan dinormalisasi. Perkara hukum diproses. Yang diuji justru apakah semua respons itu bekerja sebagai satu sistem. Ketahanan daerah bukan sekadar kemampuan membuat aktivitas tetap berjalan.
Ukuran yang lebih jujur adalah ongkos yang harus dibayar warga agar kehidupan tetap berjalan. Berapa lama mereka mengantre BBM, berapa kali perahu kandas, berapa banyak warga masuk puskesmas, berapa mahal barang sampai ke pasar, dan seberapa cepat pemerintah bergerak sebelum tekanan berubah menjadi krisis.
Hujan boleh datang. Api bisa padam. Tetapi pekerjaan negara belum selesai ketika asap menipis. Ukurannya justru apakah sistem sudah diperbaiki sebelum kemarau berikutnya datang.
Kalteng Sepekan | 22-28 September 2026
