Karhutla 2026: 372 Konsesi, 32 Perusahaan Disanksi

Kemenhut melaporkan bahwa dari 125 subjek hukum yang diproses secara pidana, sebanyak 44 masih dalam penyelidikan dan 79 berada pada tahap penyidikan. Sebanyak 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan, satu korporasi berstatus tersangka, dan dua subjek hukum korporasi telah mencapai tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa.

Pada saat yang sama, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Bareskrim Polri sedang menyidik 98 laporan polisi terkait dugaan karhutla yang melibatkan korporasi.

Angka 125 dan 98 tidak dapat langsung dijumlahkan. Kemenhut menghitung subjek hukum, sedangkan Polri menyampaikan jumlah laporan polisi. Kemenhut juga menyatakan koordinasi dengan Polri diperlukan agar penanganan perkara tidak tumpang tindih.

Tantangannya sekarang adalah memastikan bahwa proses tersebut berujung pada penetapan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti, bukan berhenti pada pengumuman jumlah perkara.

Enam perusahaan di Kalteng dikenai sanksi

Perkembangan terbaru yang diumumkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 21 Oktober 2026 adalah pembekuan izin disertai paksaan pemulihan ekosistem terhadap enam perusahaan di Kalimantan Tengah.

Menurut data yang disampaikan dalam pengumuman tersebut, luas konsesi keenam perusahaan mencapai 201.391 hektare, dengan areal terbakar yang dilaporkan mencapai 7.531 hektare.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya area yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Pada PT Hasil Kalimantan Jaya, misalnya, areal terbakar yang dilaporkan mencapai 4.803 hektare dari konsesi seluas 36.745 hektare.

Pertanyaan berikutnya bukan hanya apakah izin perusahaan telah dibekukan, tetapi bagaimana pemulihan dilakukan, siapa yang mengawasi, berapa luas yang sudah dipulihkan, dan bagaimana hasilnya diverifikasi.

Ada persoalan lain yang perlu dijernihkan. Siaran pers Kemenhut pada 19 Oktober mencatat luas areal terbakar pada 32 perusahaan sebesar 12.926,74 hektare. Naskah laporan Betahita yang menjadi salah satu bahan artikel ini mencantumkan 19.926,74 hektare. Sementara itu, pemberitaan mengenai keterangan Menteri Kehutanan pada 21 Oktober menyebut angka kumulatif 18.489 hektare.

Ketiga angka tersebut tidak sama. Siaran pers resmi Kemenhut pada 21 Oktober mencantumkan total cakupan konsesi 1.931.115 hektare, tetapi tidak menyebutkan angka kumulatif luas terbakar dalam dokumen tersebut.

Perbedaan ini perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah. Pembaruan data seharusnya membuat perkembangan penegakan hukum lebih terang, bukan meninggalkan kebingungan mengenai angka yang digunakan.

Sanksi bukan akhir, lahan harus dipulihkan

Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara, Roni Saputra, menilai penegakan hukum karhutla tidak cukup berhenti pada sanksi administratif atau hukuman di pengadilan. Menurutnya, proses hukum harus dirancang agar kerusakan lingkungan benar-benar dipulihkan dan kewajiban perusahaan dapat dilaksanakan.

Artinya, pencabutan atau pembekuan izin tidak otomatis menghilangkan kewajiban pemulihan. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses pidana juga perlu berjalan sesuai hukum dan alat bukti yang tersedia.

Masalahnya, keberhasilan penegakan hukum sulit diukur jika pemerintah hanya mengumumkan jumlah perusahaan yang dikenai sanksi tanpa membuka perkembangan pemulihannya.

Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Indonesia, Andri Gunawan Wibisana, juga menyoroti pelaksanaan putusan perdata dalam perkara karhutla. Ia mempertanyakan penggunaan uang yang dibayarkan perusahaan sebagai ganti kerugian lingkungan apabila kerusakan yang menjadi dasar gugatan tidak benar-benar dipulihkan.

Andri turut mengkritik Pasal 613 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam undang-undang administratif yang memuat sanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan daripada sanksi pidana.

Menurut Andri, ketentuan itu berpotensi mempersulit penegakan hukum pidana lingkungan. Pandangan tersebut merupakan kritik hukum yang perlu diuji dalam penerapan peraturan dan penanganan perkara, bukan kesimpulan bahwa seluruh perkara karhutla otomatis tidak dapat dipidana.

Ukuran keberhasilan harus bisa diperiksa publik

Dari rangkaian data tersebut, ada tiga hal yang layak menjadi ukuran penegakan hukum karhutla.

Pertama, kejelasan status perkara. Pemerintah perlu menjelaskan tindak lanjut atas temuan perusahaan yang terindikasi terbakar tanpa menyamakan indikasi dengan kesalahan yang telah terbukti.

Kedua, keterbukaan pemulihan. Publik perlu mengetahui luas kerusakan, kewajiban yang dijatuhkan, anggaran atau biaya pemulihan, perkembangan pelaksanaan, serta hasil pengawasannya.

Ketiga, pertanggungjawaban yang menyentuh pihak pengendali. Penegakan hukum perlu menelusuri pihak yang secara hukum bertanggung jawab, termasuk pengurus atau pemilik manfaat apabila bukti dan ketentuan hukum mendukungnya.

Bagi masyarakat Kalimantan Tengah, persoalan ini bukan sekadar statistik perusahaan. Kebakaran membawa risiko kabut asap, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, serta kerugian sosial dan ekonomi.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya bukan hanya berapa izin yang dibekukan atau berapa perkara yang diumumkan. Ukuran akhirnya adalah apakah pelanggaran ditindak berdasarkan bukti, kewajiban hukum dilaksanakan, dan lahan yang rusak benar-benar dipulihkan.