Kalimantan Tengah pada 5 Oktober 2026 memperlihatkan sejumlah persoalan yang bergerak pada jalurnya masing-masing, tetapi sama-sama menuntut respons yang tidak berhenti pada pernyataan. Karhutla masih menjadi tekanan paling luas, sementara dampaknya sudah masuk ke kesehatan warga, mobilitas, hingga aktivitas ekonomi.
Di saat yang sama, pergerakan wisatawan menunjukkan pertumbuhan tetapi belum sepenuhnya mengangkat hunian hotel. Persoalan plasma di Seruyan kembali menuntut kepastian pemerintah, sektor perikanan mulai menunjukkan hasil produksi yang terukur, dan Barito Utara kehilangan salah satu tokoh politik pentingnya.
Hari ini sekaligus memperlihatkan wajah Kalteng yang bergerak di antara tekanan, persoalan yang belum selesai, peluang ekonomi, dan perubahan di tingkat pemerintahan serta masyarakat.
1. Karhutla Belum Tuntas, Dampaknya Makin Menjalar
Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan paling luas di Kalimantan Tengah. BPBPK Provinsi Kalteng mencatat, sejak 1 Januari hingga 4 Oktober 2026 pukul 18.00 WIB, telah terjadi 4.948 kejadian karhutla dengan total area terbakar mencapai 16.074,66 hektare.
Kepala BPBPK Kalteng Ahmad Toyib mengatakan penanganan terus dilakukan melalui pengerahan kekuatan darat dan udara. Polda Kalteng juga menyiapkan 1.607 jeriken cairan X-Fire hingga 1 Oktober 2026 untuk mendukung pemadaman. Setiap jeriken berkapasitas 20 liter dan produksinya dikerjakan 32 personel gabungan dengan kemampuan 80–150 jeriken per hari sesuai kebutuhan.
“Produksi X-Fire ini merupakan bentuk dukungan Polda Kalteng bersama Slog Polri dalam memperkuat upaya penanganan karhutla secara efektif,” kata Karolog Polda Kalteng, Kombes Pol Elijas Hendrajana.
Persoalan kini tidak lagi sebatas luas lahan terbakar. Kabut asap telah menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam kelancaran transportasi dan distribusi barang. Di Palangka Raya, pembelajaran jarak jauh juga kembali diperpanjang pada 5–7 Oktober 2026, sekaligus menjadi perpanjangan kedelapan sejak kebijakan pertama diberlakukan 7 September.
Dampaknya mulai terasa lintas sektor. Sekolah harus menyesuaikan pola pembelajaran, transportasi harus mengantisipasi gangguan jarak pandang, dan layanan kesehatan harus siap menghadapi risiko dampak asap.
Karena itu, ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan sekadar jumlah personel dan peralatan yang dikerahkan. Yang paling menentukan adalah seberapa cepat titik api berkurang dan kapan masyarakat kembali terbebas dari dampak asap.
2. Perjalanan Wisata Tembus 1 Juta, Hotel Belum Mengikuti
Mobilitas wisatawan nusantara di Kalimantan Tengah menunjukkan pertumbuhan tahunan yang cukup besar. Data BPS mencatat perjalanan wisatawan nusantara asal Kalteng mencapai 1.011.639 perjalanan pada Agustus 2026, naik 25,22 persen dibandingkan Agustus 2025.
Namun, pertumbuhan tahunan itu tidak diikuti kenaikan secara bulanan. Dibandingkan Juli 2026 yang mencapai 1.077.126 perjalanan, jumlah perjalanan asal Kalteng pada Agustus turun 6,08 persen. Perjalanan wisatawan nusantara menuju Kalteng juga mencapai 1.045.880 perjalanan, turun 4,45 persen dari Juli tetapi masih tumbuh 17,47 persen secara tahunan.
Statistisi Ahli Madya BPS Kalteng M Taufiqurrahman menjelaskan, secara tahunan mobilitas wisatawan masih tumbuh meskipun mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
“Jumlah perjalanan wisatawan nusantara periode Agustus 2026 yang masuk dan keluar Kalteng menunjukkan penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun meningkat dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya,” bebernya.
Palangka Raya menjadi daerah dengan perjalanan wisatawan nusantara terbesar, baik sebagai daerah asal maupun tujuan. Dari sisi asal tercatat 169.834 perjalanan, sedangkan dari sisi tujuan mencapai 265.707 perjalanan.
Persoalannya, meningkatnya mobilitas belum otomatis berarti hotel semakin penuh. Tingkat Penghunian Kamar hotel berbintang pada Agustus 2026 berada di 45,77 persen, turun 2,74 poin dibandingkan Juli. Secara tahunan, indikator tersebut juga turun 3,46 poin.
Angka itu menunjukkan pekerjaan rumah sektor pariwisata Kalteng bukan hanya mendatangkan wisatawan. Tantangannya adalah membuat perjalanan tersebut menghasilkan lama tinggal, belanja, dan perputaran ekonomi yang lebih besar bagi hotel, transportasi, kuliner, UMKM, serta masyarakat di daerah tujuan.
3. Konflik Plasma Bangkal Kembali Masuk Meja Pemerintah
Persoalan kebun plasma 20 persen kembali menjadi agenda Pemerintah Kabupaten Seruyan setelah Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menemui warga di Tenda Aspirasi 79, wilayah Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Minggu (4/10/2026). Pertemuan berlangsung di tengah tuntutan masyarakat agar kewajiban pembangunan kebun masyarakat mendapatkan kepastian.
Agustiar menegaskan pemerintah terbuka terhadap investasi, tetapi kewajiban perusahaan kepada masyarakat harus dijalankan.
“Kita menyambut baik investasi, tapi kewajiban mereka juga harus dijalankan. Apa itu kewajibannya, kalau kebun harus ada plasmanya, apa lagi, tenaga lokalnya, CSR dan lainnya,” tegasnya.
Perusahaan yang menjadi objek persoalan plasma dalam perkembangan terbaru ini adalah PT Binasawit Abadipratama (BAP). Pemerintah Kabupaten Seruyan sebelumnya membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat untuk mendapatkan kepastian mengenai status tanah, proses HGU, serta kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar atau FPKMS paling sedikit 20 persen.
Tuntutan tersebut datang dari masyarakat di sejumlah desa, termasuk Bangkal, Rungau Raya, Terawan, dan Selunuk. Warga meminta realisasi plasma dalam bentuk pembangunan fisik kebun masyarakat dan mempertanyakan skema kemitraan yang dinilai belum memberikan kepastian manfaat ekonomi.
Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda mengatakan pemerintah masih mempelajari dasar kewenangan untuk menentukan langkah terhadap perusahaan. Pemkab juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Apakah bupati punya kewenangan mengevaluasi, memberi peringatan satu, dua dan tiga, atau sekalian mencabutnya, kami pelajari. Oleh karenanya perlu waktu,” jelasnya.
Perkembangan ini membuat persoalan plasma kembali memasuki tahap yang lebih menentukan. Pemerintah sudah menyatakan sikap dan membuka jalur koordinasi, tetapi penyelesaiannya tetap akan diukur dari keputusan konkret mengenai kewajiban plasma dan kepastian pelaksanaannya di lapangan.
4. Tambak Udang Sukamara Mulai Menunjukkan Hasil
Kabupaten Sukamara menghadirkan perkembangan berbeda dari sisi ekonomi. Kawasan tambak udang vaname yang dikelola UPT BLUD Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Pemprov Kalteng telah menghasilkan lebih dari 300 ton produksi. Pendapatan kawasan tersebut diproyeksikan dapat mencapai hingga Rp32 miliar.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran saat meninjau kawasan tambak pada 5 Oktober menegaskan pengembangan potensi unggulan daerah harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan daerah.
“Ini menjadi salah satu upaya kita dalam memacu pendapatan dengan mengoptimalkan masing-masing potensi yang dimiliki daerah,” tegas Agustiar.
Kepala UPT BLUD PBAPL Wahyu Martha Lukyanto menjelaskan kawasan tersebut memiliki 72 kolam dan 54 kolam telah ditebar. Produksi hingga akhir 2026 diperkirakan dapat melebihi 400 ton, dengan kapasitas ideal kawasan sekitar 400–500 ton per tahun.
Produktivitas tersebut menjadi indikator bahwa sektor perikanan budidaya mulai memberikan hasil yang bisa diukur. Namun, proyeksi pendapatan Rp32 miliar tetap harus dibedakan dari penerimaan yang telah terealisasi.
Tantangan berikutnya adalah menjaga produktivitas, memastikan siklus budidaya berlangsung stabil, dan memperbesar nilai tambah yang diterima daerah serta masyarakat.
5. Nadalsyah Tutup Usia, Barito Utara Kehilangan Tokoh Politik
Kalimantan Tengah berduka pada Senin malam. Mantan Bupati Barito Utara, Nadalsyah atau Koyem, meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Jakarta sekitar pukul 19.00 WIB, Senin (5/10/2026).
Sepupu almarhum, Pujiono, mengatakan keluarga sedang mengurus kepulangan jenazah ke Muara Teweh.
“Ya, saat ini pihak keluarga sedang mengurus jenazah untuk dipulangkan ke Muara Teweh malam ini juga,” katanya.
Jenazah direncanakan disemayamkan dan dimakamkan di Kompleks Islamic Centre Muara Teweh.
Nadalsyah merupakan tokoh penting Barito Utara dan pernah memimpin kabupaten tersebut selama dua periode, yakni 2013–2018 dan 2018–2024. Kiprahnya menempatkan Nadalsyah sebagai salah satu figur yang cukup berpengaruh dalam pemerintahan dan politik daerah.
Sejumlah tokoh daerah juga menyampaikan belasungkawa atas kepergiannya. Namun, hingga Senin malam, informasi yang paling terverifikasi masih berkaitan dengan kabar wafat, pemulangan jenazah, dan rencana pemakaman.
Bagi Barito Utara, kepergian Nadalsyah menutup satu babak perjalanan seorang mantan kepala daerah yang memimpin wilayah itu selama satu dekade dan meninggalkan jejak dalam pemerintahan serta kehidupan politik Kalteng.
Kalteng pada 5 Oktober 2026 memperlihatkan wilayah yang masih berhadapan dengan tekanan lingkungan, sekaligus terus mencari ruang pertumbuhan ekonomi. Karhutla belum sepenuhnya terkendali, mobilitas wisatawan tumbuh tetapi belum sepenuhnya mengangkat hunian hotel, persoalan plasma kembali menuntut kepastian, tambak udang mulai menunjukkan hasil, dan Barito Utara kehilangan salah satu tokoh politiknya.
Lima perkembangan tersebut memperlihatkan satu hal yang sama; sejumlah persoalan Kalteng masih membutuhkan keputusan dan hasil nyata, bukan sekadar respons di atas kertas.
Sumber: BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah; Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Polda Kalimantan Tengah; Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah; Pemerintah Kabupaten Seruyan; Pemerintah Kabupaten Sukamara; keluarga Nadalsyah; data dari lapangan.
