Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah berpotensi menekan pendapatan masyarakat dan memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga. DPRD Kalteng mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi dampak tersebut, terutama jika kebakaran mengganggu aktivitas pertanian, perkebunan, dan usaha warga.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapanno Mandouw, menyampaikan peringatan itu. Ia menilai dampak karhutla tidak cukup dilihat dari kebakaran dan kabut asap, tetapi juga dari kemungkinan hilangnya mata pencaharian masyarakat.
“Mata pencaharian masyarakat pastinya terganggu, sehingga ada celah meningkatkan angka kemiskinan,” kata Hero.
Peringatan tersebut relevan dengan kondisi kemiskinan Kalteng yang masih perlu mendapat perhatian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 146,71 ribu orang atau 5,09 persen dari total penduduk. Angka itu merupakan kondisi pada periode pendataan Maret, bukan pengukuran dampak karhutla pada Oktober.
Dampak ekonomi karhutla perlu ditelusuri melalui perubahan pendapatan masyarakat. Petani berisiko kehilangan hasil panen, pekerja harian dapat kehilangan kesempatan kerja, sedangkan pedagang dan pelaku usaha kecil berpotensi mengalami penurunan omzet apabila aktivitas ekonomi terganggu. Besarnya dampak pada setiap kelompok tersebut belum dapat dipastikan tanpa data lapangan.
“Dampak karhutla perlu dihitung dari gangguan penghasilan masyarakat, termasuk kemungkinan penurunan hasil pertanian, aktivitas usaha, dan hari kerja,” ujarnya.
Karena itu, penanganan karhutla perlu disertai pendataan rumah tangga dan sektor usaha yang terdampak. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan bantuan serta langkah pemulihan ekonomi, sekaligus membedakan warga yang mengalami gangguan sementara dari mereka yang kehilangan sumber penghasilan dalam waktu lebih lama.
Hero juga mengingatkan pentingnya memperkuat pencegahan agar dampak serupa tidak terus berulang setiap musim kebakaran.
“Penanganan karhutla harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pencegahan sejak dini, sehingga dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dapat ditekan,” pinta Hero.
Di sisi lain, data kemiskinan harus dibaca sesuai periode pengukurannya. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga menjelaskan batas penggunaan data kemiskinan dan indikator statistik yang dapat digunakan untuk memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Data kemiskinan Maret 2026 menggambarkan kondisi pada periode pendataan dan tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan dampak karhutla yang terjadi setelahnya,” terang Toto.
Ia juga menjelaskan, pengukuran dampak ekonomi pascabencana perlu menggunakan data yang sesuai dengan periode kejadian, termasuk perkembangan pendapatan dan kondisi rumah tangga.
Hingga data khusus mengenai dampak ekonomi karhutla tersedia, potensi meningkatnya kemiskinan di Kalimantan Tengah masih merupakan risiko yang perlu diantisipasi, bukan kenaikan yang telah terbukti disebabkan oleh kebakaran. Perbandingan data pendapatan rumah tangga, hasil panen, kehilangan hari kerja, dan kondisi usaha setelah bencana diperlukan untuk mengetahui besarnya dampak tersebut.
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah; DPRD Provinsi Kalimantan Tengah; data dari lapangan.
