Perjuangan memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Lamandau, tidak hanya menguras sumber daya, tetapi juga mengancam keselamatan petugas. Seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) bahkan harus dilarikan ke rumah sakit setelah ditemukan tidak sadarkan diri ketika bertugas.
Petugas bernama Antonius Edi itu mengalami kejadian saat pemadaman kebakaran di Desa Batu Hambawang, Kecamatan Sematu Jaya, Kamis malam, 8 Oktober 2026. Ia sempat dikira sedang beristirahat di tepi jalan. Namun, setelah sekitar 30 menit tidak kunjung bangun, rekan-rekannya menyadari kondisinya membutuhkan pertolongan segera.
Pelaksana Tugas Camat Sematu Jaya, Tri Santoso, kemudian membantu proses evakuasi. Antonius dibawa ke RSUD Gusti Abdul Gani Lamandau sebelum dirujuk ke rumah sakit di Pangkalan Bun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
“Awalnya kami mengira yang bersangkutan kelelahan,” terang Tri Santoso.
Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Lamandau, Triadi, menduga kelelahan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kondisi petugas tersebut.
“Penyebab medis pastinya tidak dapat disimpulkan hanya dari dugaan itu,” sebut Triadi.
Risiko yang dihadapi petugas tidak berhenti pada kelelahan. Menurut Triadi, perubahan arah angin saat pemadaman di Batu Hambawang sempat membawa asap pekat ke arah personel. Sejumlah petugas mengalami sesak napas dan beberapa di antaranya membutuhkan bantuan oksigen setelah proses pendinginan lahan gambut.
“Keterbatasan personel juga membuat sebagian petugas harus berpindah dari satu titik kebakaran ke titik lainnya dan bekerja lebih dari 12 jam sehari ketika kebakaran terus bermunculan,” bebernya.
Besarnya tantangan tersebut terlihat dari data BPBD Lamandau. Hingga 14 Oktober 2026, akumulasi karhutla mencapai 366,32 hektare dalam 213 kejadian. Petugas masih menghadapi kendala akses menuju lokasi kebakaran dan kondisi tanah gambut yang menyulitkan proses pemadaman.
Angka tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan titik api. Penanganannya juga menyangkut keselamatan personel, kecukupan peralatan, ketersediaan air, dan kemampuan pemerintah mengatur pergiliran petugas agar operasi berlangsung berkelanjutan.
