Pemadaman listrik bergilir kembali dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah sebelumnya masyarakat mendapat kepastian bahwa sistem kelistrikan akan kembali normal. Kondisi itu kini kembali dipersoalkan karena informasi terbaru mengenai penyebab dan jadwal pemadaman belum diterima DPRD setempat.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun mengatakan pihaknya sebelumnya telah berkoordinasi dengan PLN setelah menerima keluhan masyarakat mengenai listrik yang menyala secara bergantian.
“Beberapa minggu yang lalu terkait dengan menyala bergantian atau pemadaman bergilir, kami dari DPRD sudah mengundang dan juga sudah berkoordinasi dengan pihak PLN, terutama PLN Cabang Sampit atau Kabupaten Kotim,” kata Rimbun. Sabtu (19/9/2026).
Dalam komunikasi sebelumnya, PLN menyampaikan pemadaman bergilir tidak akan kembali terjadi hingga memasuki minggu kedua Agustus. Namun, belakangan DPRD kembali menerima laporan mengenai wilayah yang mengalami kondisi serupa.
“Memang kita belum ada komunikasi dan koordinasi lagi terkait dengan informasi menyala bergantian ini. Jangan sampai ini terulang lagi penderitaan masyarakat yang ada di Kabupaten Kotim,” ujarnya.
Persoalan pasokan listrik tidak hanya menyentuh kebutuhan rumah tangga. Gangguan juga dapat memengaruhi kegiatan usaha, perkantoran dan pelayanan publik yang membutuhkan listrik secara terus-menerus.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim Muhammad Kurniawan Anwar sebelumnya juga meminta proses pemulihan dipercepat karena dampaknya dirasakan langsung masyarakat.
“Kita memahami ada kendala teknis, tetapi tentu pemulihannya harus dipercepat karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” kata Kurniawan.
Menurut penjelasan yang disampaikan kepada DPRD, gangguan terjadi pada sejumlah pembangkit yang menopang sistem kelistrikan Kalimantan. Pemulihan pembangkit ditargetkan dilakukan bertahap pada minggu ketiga hingga minggu keempat September 2026.
“Kalau memang harus dilakukan pemadaman bergilir, informasinya harus cepat, jelas dan konsisten. Masyarakat perlu waktu untuk menyesuaikan aktivitas, termasuk pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada listrik,” lanjut Kurniawan.
DPRD menilai kepastian jadwal penting agar warga maupun pelaku usaha dapat mengatur aktivitas dan mengurangi potensi kerugian akibat listrik padam secara tiba-tiba.
“Selama proses pemulihan belum selesai, pelanggan membutuhkan informasi yang jelas mengenai wilayah terdampak dan perkembangan perbaikan sistem kelistrikan,” imbuhnya. (SM/*)
