Antrean Pertalite di sejumlah SPBU Palangka Raya kembali dikeluhkan warga. Di tengah penguatan pasokan yang disebut Pertamina mencapai 10 persen, harga BBM subsidi di tingkat eceran dilaporkan menembus Rp18.000 per liter.
Situasi itu memunculkan pertanyaan tentang kecukupan pasokan, pola distribusi, dan kesesuaian antara kuota yang ditetapkan dengan kondisi di lapangan.
Keluhan tersebut mengemuka dalam aksi Aliansi Masyarakat Resah di kantor Pertamina Palangka Raya, baru-baru ini. Massa meminta keterbukaan data kuota dan realisasi penyaluran BBM pada setiap SPBU di Kalimantan Tengah.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Resah, Aris, mengatakan persoalan yang mereka soroti bukan hanya antrean. Mereka juga mempertanyakan kesesuaian antara kuota distribusi dan ketersediaan BBM yang dirasakan masyarakat.
“Kami meminta data kuota harian dan realisasi distribusi di setiap SPBU dibuka secara transparan. Masyarakat perlu mengetahui apakah pasokan yang disalurkan memang sesuai dengan kuota yang ditetapkan,” kata Aris. Rabu (23/9/2026).
Menurut dia, antrean yang terjadi di sejumlah SPBU membuat sebagian warga mencari alternatif melalui penjual eceran. Kondisi tersebut kemudian berimbas pada kenaikan harga di luar SPBU.
Pihaknya juga meminta Pertamina menjelaskan langkah pengendalian distribusi agar masyarakat tetap memperoleh BBM subsidi di SPBU dengan harga resmi.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga menyatakan telah menambah pasokan untuk merespons peningkatan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Tengah.
Sales Area Manager Retail Kalteng Pertamina Patra Niaga, Donny Prasetya, mengatakan persediaan diperkuat sekitar 10 persen dibandingkan kondisi sebelumnya.
“Kami melakukan penguatan stok untuk menjaga ketersediaan BBM dan memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat. Penambahan pasokan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi permintaan di lapangan,” jelas Donny.
Pertamina juga menyebut terjadi pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Perubahan pola konsumsi itu diperkirakan mencapai sekitar 7 persen di wilayah Kalimantan Tengah. Penguatan pasokan dilakukan dari sisi terminal BBM.
“Kami meningkatkan persediaan BBM di Fuel Terminal Pulang Pisau untuk mendukung kebutuhan masyarakat di Kalimantan Tengah. Distribusi selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi operasional di lapangan,” tuturnya.
Pertamina menyebut kebutuhan Pertalite di Kalimantan Tengah berdasarkan kuota BPH Migas berada di kisaran 270 kiloliter per hari.
Distribusi, menurut Pertamina, juga menghadapi tantangan operasional. Kondisi perairan akibat kemarau serta jarak pandang mobil tangki yang terdampak kabut asap menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam penyaluran.
Di sisi lain, persoalan antrean mulai berimbas pada harga BBM di luar SPBU. Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, mengatakan harga Pertalite di tingkat eceran di Palangka Raya telah mencapai Rp18.000 per liter.
“Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Pertamina harus memastikan penyaluran kembali sesuai dengan kuota sehingga masyarakat tidak terdorong membeli BBM dengan harga yang jauh lebih tinggi di tingkat eceran,” tegas Junaidi.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan distribusi bukan hanya sebagai isu ketersediaan BBM di SPBU, tetapi juga sebagai persoalan harga yang langsung dirasakan konsumen.
Sementara, Pemerintah Kota Palangka Raya meminta masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan. Imbauan itu disampaikan untuk mencegah pembelian berlebihan yang berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasokan.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, meminta warga tidak melakukan pembelian secara berlebihan.
“Belilah BBM sesuai kebutuhan. Dengan begitu, pelayanan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat lainnya tetap memperoleh kesempatan yang sama,” imbau Fairid.
Di tengah persoalan antrean dan harga eceran tersebut, Pertamina membuka Contact Center 135 sebagai saluran pengaduan masyarakat terkait pelayanan dan penyaluran BBM.
Persoalan utama kini berada pada titik yang sama. Memastikan pasokan yang tersedia di tingkat distribusi benar-benar sampai ke SPBU dan dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan harga dan kuota yang berlaku.
