Tekanan inflasi di Kabupaten Kapuas mulai bergeser dari persoalan angka menjadi persoalan distribusi setelah pemerintah daerah turun langsung memeriksa harga dan pasokan bahan pangan di pasar. Perkembangan itu terjadi setelah BPS mencatat inflasi tahunan Kapuas mencapai 6,20 persen pada Agustus 2026, tertinggi di antara kabupaten/kota di Indonesia.
Angka 6,20 persen tersebut merupakan inflasi year-on-year, yakni perbandingan tingkat harga Agustus 2026 terhadap Agustus 2025. Secara bulanan, inflasi Kapuas pada Agustus tercatat 0,17 persen, sedangkan inflasi tahun kalender Januari–Agustus sebesar 3,03 persen.
Pemerintah Kabupaten Kapuas merespons dengan memantau langsung komoditas yang disebut menjadi salah satu pemicu kenaikan harga, yakni cabai.
Wakil Bupati Kapuas, Dodo memimpin pemantauan di Pasar Blok R, Kuala Kapuas. Ia menyebut pengecekan dilakukan sebagai tindak lanjut rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
“Pemantauan ini menindaklanjuti hasil rapat teknis TPID terkait lonjakan harga komoditas pangan,” kata Dodo. Sabtu (26/9/2026).
Hasil pemantauan justru menunjukkan pasokan cabai di Kapuas masih tersedia. Dodo mengatakan pedagang di Palangka Raya hingga Sampit mengambil pasokan dari wilayah Kapuas.
“Rantai pasok dan ketersediaan cabai terbilang cukup,” ujar Dodo.
Temuan tersebut menggeser pertanyaan utama. Masalahnya bukan semata apakah barang tersedia, tetapi mengapa harga tetap tinggi di tingkat konsumen. Pemerintah daerah menyebut musim kemarau, hasil panen yang turun, harga bahan bakar, dan antrean BBM bersubsidi ikut meningkatkan biaya logistik.
Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno sebelumnya menyatakan pemerintah daerah menghadapi tekanan inflasi di tengah situasi yang lebih kompleks, termasuk gangguan distribusi dan sejumlah tekanan terhadap pelayanan dasar.
“Kondisi yang kita hadapi cukup kompleks, namun pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi yang utama,” kata Wiyatno.
Pemkab Kapuas juga telah menyalurkan sekitar 4.000 paket sembako di Kecamatan Timpah dan Kapuas Tengah. Pemerintah menyatakan akan mengoptimalkan intervensi melalui Belanja Tidak Terduga dan subsidi transportasi untuk menekan biaya distribusi komoditas pangan.
Wiyatno mengatakan pemerintah tidak hanya akan memantau harga, tetapi juga memperluas intervensi.
“Kami juga akan melaksanakan sidak pasar dan distributor. Yang kami ukur bukan hanya harga di pasar, tetapi juga biaya dari titik produksi sampai ke konsumen,” ungkap Bupati.
Kebijakan subsidi transportasi dan intervensi pasar diharapkan mampu mempersempit selisih harga yang membuat inflasi Kapuas jauh di atas angka nasional. BPS mencatat inflasi, sehingga angka Kapuas 6,20 persen berada sekitar 3,01 poin persentase di atas nasional.
“Kami akan melihat perkembangan harga setelah intervensi dijalankan untuk mengukur apakah tekanan distribusi mulai berkurang,” tandasnya.
Sumber dan data pendukung: BPS; TPID Kabupaten Kapuas.
