Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang menyebut roda kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) tetap berjalan normal memicu kritik dari daerah.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino Lambung, menilai ukuran “normal” yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terlalu sempit karena tidak sepenuhnya menangkap dampak kabut asap terhadap kesehatan, pendidikan, dan mobilitas warga.
“Laporan itu hanya ABS (Asal Bapak Senang). Pejabat seperti ini harusnya dicopot saja,” tegas Bush, Jumat (25/9/2026).
Pernyataan Suharyanto disampaikan saat rapat terbatas penanganan karhutla bersama Presiden di Istana Merdeka, Rabu (23/9). Suharyanto mengatakan lalu lintas, toko, rumah makan, dan aktivitas masyarakat tetap berjalan. Namun, ia sekaligus mengakui akses keluar-masuk Kalteng dan Kalbar terganggu akibat kabut asap, termasuk penerbangan komersial serta operasi udara untuk penanganan karhutla.
Menurut Bush, tetap berjalannya aktivitas ekonomi tidak otomatis menunjukkan bahwa kondisi masyarakat berada dalam keadaan normal.
“Jangan menjadikan toko yang masih buka dan kendaraan yang masih berjalan sebagai satu-satunya ukuran bahwa keadaan normal. Masyarakat tetap beraktivitas karena mereka harus hidup, bekerja, mencari nafkah, bukan berarti mereka tidak terdampak asap,” ujarnya.
Kontras itu terlihat di Palangka Raya. Pada 23 September, operasional penerbangan dari dan menuju Bandara Tjilik Riwut dihentikan sementara. Manajemen bandara mencatat jarak pandang di landasan pacu pada pagi hari hanya sekitar 300–500 meter. Sejumlah maskapai kemudian memperpanjang penghentian penerbangan sesuai perkembangan cuaca dan keselamatan penerbangan.
Indikator lain datang dari sektor kesehatan. Dinas Kesehatan Kalteng mencatat 72.431 kasus ISPA hingga pekan ketiga Agustus 2026. Palangka Raya menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, 16.166 kasus, disusul Kotawaringin Barat 12.467, Kotawaringin Timur 7.982, dan Kapuas 7.910 kasus. Angka tersebut merupakan akumulasi kasus, sehingga tidak dapat otomatis dibaca bahwa seluruh kasus disebabkan kabut asap.
“Kalau puluhan ribu warga tercatat mengalami ISPA, sekolah harus menyesuaikan pembelajaran, kemudian penerbangan terganggu, pertanyaannya sederhana: normal itu menurut siapa? Pemerintah harus melihat kenyataan yang dirasakan masyarakat, bukan hanya angka aktivitas ekonomi,” ucap Bush.
Gangguan juga menyentuh dunia pendidikan. Disdik Kalteng pada 22 September mencatat 273 kelas virtual sinkronus aktif melalui Zoom dan Google Meet. Pada pemantauan kesehatan warga sekolah, 27 satuan pendidikan melaporkan 339 kasus ISPA berupa batuk/pilek, 72 kasus sesak napas/asma, dan 132 kasus iritasi mata atau kulit, dengan empat kasus mendapat rujukan medis.
Disdik Kalteng menegaskan bahwa ketika PJJ diterapkan, kesehatan dan keselamatan peserta didik tetap menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar memastikan kegiatan belajar tetap berlangsung.
Di sisi lain, BNPB menyatakan penanganan karhutla tetap berjalan. Hingga 22 September, dari 1.212,52 hektare area yang menjadi sasaran penanganan, 1.002,74 hektare telah dipadamkan dan 209,78 hektare masih ditangani. Untuk Kalteng, BNPB melaporkan sekitar 29,7 hektare masih terbakar. BNPB juga mengakui asap tebal menghambat OMC dan operasi pemadaman udara.
Bagi Bush, persoalannya bukan sekadar apakah toko masih buka atau kendaraan masih bergerak, melainkan apakah indikator tersebut cukup untuk menggambarkan dampak karhutla yang dirasakan masyarakat.
“Kami tidak sedang meminta pemerintah membuat laporan yang terdengar baik. Yang kami minta adalah laporan yang jujur tentang kondisi di lapangan. Kalau warga masih menghirup asap, anak-anak tidak bisa belajar seperti biasa, dan transportasi terganggu, itu harus disebut sebagai masalah yang nyata,” pungkasnya.
Sumber: Sekretariat Presiden; BNPB; Dinas Pendidikan Kalteng; Dinas Kesehatan Kalteng; Bandara Tjilik Riwut.
