Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kapuas mencapai 3.434,12 hektare sepanjang Januari hingga September 2026. Pada periode yang sama, Satgas Posko Induk Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla mencatat 352 kejadian karhutla dan 30.200 titik panas.
Kecamatan Mantangai menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar terbesar, mencapai 1.903,15 hektare. Angka itu jauh di atas Dadahup 309,9 hektare, Kapuas Timur 196,5 hektare, dan Kapuas Murung 146,3 hektare.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas, Pangeran S. Pandiangan mengatakan konsentrasi kebakaran paling besar berada di Mantangai.
“Kecamatan Mantangai menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar terbesar,” kata Pangeran. Kamis (1/10/2026).
Menurut data Satgas, Mantangai juga menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi pada September, mencapai 7.589 titik. Timpah berada di urutan berikutnya dengan 2.331 titik dan Dadahup 566 titik.
Pangeran menyebut aktivitas hotspot pada September bahkan meningkat dibanding bulan sebelumnya. “14.789 menjadi 14.816 hotspot,” jelasnya.
Data tersebut menunjukkan tekanan karhutla belum berhenti ketika memasuki Oktober. Dua kecamatan, Kapuas Kuala dan Tamban Catur, memang belum tercatat memiliki luasan lahan terbakar hingga September, tetapi wilayah lain masih menghadapi kebakaran dengan konsentrasi tinggi.
Di tengah besarnya tekanan karhutla itu, persoalan lain ikut menentukan mengapa penanganan belum dihentikan, yakni kekeringan dan terganggunya akses air bersih masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kapuas memutuskan memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla selama 14 hari, sehingga berlaku hingga 13 Oktober 2026. Keputusan tersebut diambil setelah rapat evaluasi di Posko Induk Karhutla BPBD Kapuas pada 29 September.
Wakil Bupati Kapuas Dodo mengatakan, perpanjangan status diperlukan karena kondisi cuaca dan potensi kekeringan masih harus diwaspadai.
“Status tanggap darurat diperpanjang selama 14 hari ke depan, hingga 13 Oktober 2026,” kata Dodo.
Dalam evaluasi itu, pemerintah menggunakan prediksi BMKG yang menunjukkan curah hujan di Kapuas diperkirakan masih sangat rendah hingga memasuki awal November. BMKG sendiri memprakirakan sebagian besar Kalteng mengalami curah hujan rendah pada Dasarian I Oktober, sementara bagian utara Kapuas masuk kategori menengah.
Dodo kemudian menyampaikan harapan agar perubahan cuaca segera membantu mengakhiri tekanan kekeringan. “Kita sangat berharap hujan segera turun,” ujarnya.
Dampak kekeringan terlihat langsung di Kelurahan Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat. Pemerintah kelurahan menyalurkan air bersih kepada warga setelah sejumlah sumur mulai mengering atau tercemar. Penyaluran berlangsung sejak 29 September dan kembali dilakukan pada 30 September.
Lurah Mandomai, Helki Romie mengatakan distribusi dilakukan sebagai respons terhadap warga yang kesulitan memperoleh air bersih akibat kemarau yang berlangsung bersamaan dengan dampak karhutla.
“Pada musim kemarau yang diperparah karhutla, kebutuhan air bersih menjadi sangat vital,” ungkap Helki.
Air disalurkan menggunakan mobil tangki milik TNI AD dan tandon yang diangkut menggunakan kendaraan BPK Kelurahan Mandomai. Menurut pemerintah kelurahan, bantuan air juga didukung PDAM Kabupaten Pulang Pisau.
Helki menyebut penyaluran tidak berhenti pada satu kali bantuan karena kebutuhan warga masih berlangsung. “Penyaluran air bersih telah berlangsung sejak Selasa (29/9),” sebutnya.
Pemerintah Kelurahan Mandomai menyatakan distribusi akan terus dilakukan selama musim kemarau dan warga masih membutuhkan pasokan air. Warga juga diimbau menghemat penggunaan air dan tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Sumber: BPBD Kabupaten Kapuas; Pemerintah Kabupaten Kapuas; Pemerintah Kelurahan Mandomai; BMKG Kalteng; data Satgas Posko Induk Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla; data dari lapangan.
