Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api. Perlindungan kesehatan masyarakat, keselamatan anak-anak, penegakan hukum, dan pemulihan kehidupan warga terdampak juga harus menjadi bagian dari langkah pemerintah.
Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino Lambung menilai, penanganan karhutla perlu dilakukan secara menyeluruh agar dampaknya terhadap masyarakat tidak diabaikan.
“Penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman titik api. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dari dampak asap yang mengganggu kehidupan sehari-hari,” kata Bush. Senin (12/10/2026).
Menurut dia, masyarakat menghadapi risiko yang tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, langkah darurat perlu disertai kebijakan perlindungan yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
“Anak-anak, ibu hamil, lansia, dan masyarakat yang rentan terhadap gangguan pernapasan harus mendapatkan perhatian khusus. Perlindungan mereka tidak boleh menunggu sampai dampak asap semakin berat,” ujarnya.
Bush juga menekankan pentingnya kesiapan layanan kesehatan, termasuk ketersediaan masker, fasilitas penanganan gangguan pernapasan, serta akses pertolongan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Operasi pemadaman dan perlindungan kesehatan harus berjalan bersamaan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya imbauan agar mengurangi aktivitas di luar rumah,” katanya.
Selain kesehatan, Bush menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Menurut dia, penyelesaian karhutla harus mencakup pencegahan dan penindakan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Dugaan pelanggaran harus ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti. Penegakan hukum merupakan bagian penting dari upaya mencegah kebakaran berulang,” ujarnya.
Bush juga meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan bantuan menjangkau masyarakat terdampak, termasuk pekerja kecil yang penghasilannya berpotensi terganggu.
Bagi Bush, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup dinilai dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan. Kondisi kesehatan warga, keberlangsungan pendidikan, efektivitas pencegahan, dan pertanggungjawaban hukum juga perlu menjadi ukuran.
“Yang harus menjadi prioritas adalah keselamatan masyarakat. Udara bersih merupakan kebutuhan bersama yang harus dijaga melalui kerja nyata dan tanggung jawab semua pihak,” pungkasnya.
Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Koordinasi yang kuat diperlukan agar penanganan darurat berjalan seiring dengan pencegahan dan perlindungan warga.
