Kalimantan Tengah masih menjadi provinsi dengan hotspot high confidence tertinggi di antara enam wilayah prioritas pada 21 September 2026, meski jumlahnya turun tajam dari 968 menjadi 228 titik. Pada saat yang sama, kabut asap masih mengganggu penerbangan dan pemerintah pusat memperpanjang pengawalan penanganan karhutla di Kalteng.
Data Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, Suomi National Polar-orbiting Partnership (SNPP), dan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)-20 mencatat 228 hotspot high confidence di Kalteng hingga 21 September pukul 21.10 WIB.
Sehari sebelumnya, jumlahnya masih 968 titik. Secara nasional, hotspot high confidence juga turun dari 1.532 menjadi 688 titik. Kementerian Kehutanan menegaskan hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan dan tetap perlu diverifikasi di lapangan, sehingga tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kebakaran atau luas areal terbakar.
Di tengah penurunan angka tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memutuskan memperpanjang keberadaan mereka di Kalteng untuk mengawal operasi penanganan.
“Kami berdua juga yang tadinya hanya berkunjung kembali memutuskan untuk beberapa hari berkantor di Kalimantan Tengah,” kata Suharyanto, Selasa (22/9/2026).
Keputusan itu diambil setelah keduanya meninjau penanganan karhutla di Camp Peat Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Dari areal yang sebelumnya terbakar sekitar 180 hektare, satgas darat disebut telah memadamkan sekitar 150 hektare, sementara sekitar 30 hektare masih dalam penanganan. Pada lahan gambut, titik yang sudah padam tetap berpotensi kembali menyala.
Suharyanto mengatakan pemerintah masih mengandalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membantu pemadaman sekaligus mengurangi kabut asap.
“Supaya sampai dengan nanti operasi modifikasi cuacanya berhasil, hujan turun, paling tidak sedikit membantu terbukanya cuaca yang sekarang dipenuhi oleh kabut asap,” ujarnya.
Pelaksanaan OMC menghadapi kendala jarak pandang. Kementerian Kehutanan mencatat jarak pandang di Bandara Tjilik Riwut sempat sekitar 400 meter pada pagi 21 September sehingga terjadi penundaan hingga pembatalan sejumlah penerbangan. Basis operasi OMC kemudian disesuaikan dengan kondisi cuaca dan potensi awan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), termasuk melalui Bandara Syamsudin Noor dan Pangkalan Bun.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan seluruh sumber daya penanganan tetap dimaksimalkan.
“Kita akan maksimumkan segala potensi yang ada, karena ini juga perintah Bapak Presiden agar dampak karhutla terhadap masyarakat dapat diminimalisir,” ujarnya.
Selain pemadaman, pemerintah juga memperkuat penegakan hukum. Kementerian Kehutanan telah mengumumkan pencabutan izin usaha lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di tiga provinsi Kalimantan. Total konsesinya sekitar 92.464 hektare, dengan area terbakar sekitar 1.169 hektare.
Ia menyebut penegakan hukum tersebut harus menjangkau pemegang konsesi.
“Ini bagian dari perintah Bapak Presiden, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil, tapi juga tajam ke atas,” tegasnya.
BMKG masih menempatkan Kalteng dalam wilayah yang berpotensi mengalami hujan intensitas sedang pada 22–24 September. Namun, kondisi atmosfer relatif kering masih berlangsung, sementara fenomena El Niño berada pada kategori sangat kuat dan curah hujan akhir September hingga awal Oktober diprakirakan masih rendah hingga menengah di banyak wilayah Indonesia.
Sumber: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; data SiPongi.
