Pemerintah pusat memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Data yang disampaikan pemerintah pada 13 Oktober 2026 mencatat 513,89 hektare lahan terbakar di kawasan tersebut, di tengah kendala pemadaman akibat kabut asap yang membatasi jarak pandang.
Angka itu merupakan bagian dari 639,23 hektare lahan di enam provinsi prioritas yang masih dalam proses pemadaman berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Senin (12/10/2026). Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar dalam laporan tersebut.
“Per hari ini ada 513,89 hektare yang terbakar di sana,” kata Suharyanto, merujuk pada kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.
Presiden Prabowo meminta penanganan karhutla difokuskan antara lain pada kawasan konservasi tersebut, selain wilayah lain di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Perhatian khusus diberikan karena Tanjung Puting merupakan kawasan penting bagi konservasi dan rehabilitasi orangutan Kalimantan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menjelaskan alasan kawasan itu menjadi prioritas pemerintah.
“Tanjung Puting atau sekitar taman nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ,” ujar Dudung seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kementerian Kehutanan menyatakan penanganan karhutla di Tanjung Puting masih menghadapi kendala berupa luasnya wilayah terdampak, akses menuju titik api, serta karakteristik lahan gambut yang membuat api sulit dipadamkan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menggambarkan kondisi yang dihadapi petugas di lapangan.
“Kami memahami beratnya kondisi yang dihadapi tim di lapangan, terutama karena luasnya wilayah terdampak, sulitnya akses menuju titik api, serta karakteristik lahan gambut yang menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan,” ujarnya.
Balai Taman Nasional Tanjung Puting telah mengajukan permohonan dukungan pemadaman melalui water bombing kepada BPBD Provinsi Kalimantan Tengah sejak 9 September 2026. Operasi pemadaman dari udara kemudian dilaksanakan pada 20–22 September 2026.
Namun, kebakaran belum sepenuhnya terkendali. Balai taman nasional kembali mengajukan permohonan dukungan pada 2 Oktober untuk wilayah Kotawaringin Barat dan Seruyan, kemudian mengirimkan surat susulan pada 9 Oktober untuk menambah sasaran pemadaman di Pos Tanjung Harapan, Resor Pesalat.
Tebalnya kabut asap menjadi kendala utama bagi operasi helikopter. Pemerintah menyatakan keselamatan penerbangan harus diperhitungkan ketika jarak pandang tidak memungkinkan pemadaman udara dilaksanakan secara aman. Karena itu, operasi darat tetap menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan api.
Kementerian Kehutanan juga menyatakan telah mengerahkan personel bantuan dari unit pelaksana teknis, menambah dukungan anggaran, serta menyediakan sarana dan prasarana pemadaman. Penanganan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku wisata di sekitar kawasan.
Dampak karhutla juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Bupati Nurhidayah saat meninjau lokasi kebakaran di Kilometer 9 Jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama menyatakan pemerintah kabupaten telah berkoordinasi dengan pengelola taman nasional.
Pemerintah daerah berencana memperkuat pengerahan personel, terutama tim pemadam darat. Nurhidayah juga meminta dukungan pemerintah pusat karena dampak kabut asap dinilai semakin mengganggu kehidupan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah pusat turun tangan membantu kita semua, kondisi ini tidak bisa dianggap remeh atau biasa-biasa saja, dampaknya sudah sangat mengganggu, terutama terhadap kesehatan masyarakat dan pelayanan publik,” kata Nurhidayah.
Perkembangan per 13 Oktober 2026, menunjukkan penanganan karhutla di Tanjung Puting masih menjadi perhatian pemerintah pusat. Luas kebakaran yang dilaporkan, keterbatasan operasi udara, dan kebutuhan pengerahan personel darat menjadi bagian dari tantangan yang harus diatasi untuk melindungi kawasan konservasi tersebut.
