Palangka Raya seolah lenyap ditelan asap. Langit menguning, jalanan terselimuti kabut pekat, dan warga menghadapi kekhawatiran terhadap kesehatan serta keselamatan. Di media sosial, pemandangan itu bukan hanya memancing kesedihan. Ia juga memantik kemarahan; siapa yang harus bertanggung jawab ketika masyarakat terus menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan?
Salah satu unggahan yang menjadi perhatian berasal dari akun Facebook Iin Aminah. Dalam keterangan unggahan bertanggal Rabu, 14 Oktober 2026, ia menulis:
“Tolong jangan Dzholim-dzholim jadi manusia. . . Kami terpaksa menghirup udara seperti ini akibat ulah manusia Dzhalim.”
Pada tangkapan layar yang diterima redaksi pada Kamis, 14 Oktober 2026 pukul 00.45, unggahan tersebut telah memperoleh sekitar 30,1 ribu reaksi, mengumpulkan 4,6 ribu komentar, dan dibagikan sekitar 4,9 ribu kali. Angka itu menunjukkan jangkauan besar unggahan tersebut.
Di kolom komentar, doa agar hujan segera turun berdampingan dengan keluhan tentang sesak napas, kecemasan terhadap anak-anak, dan sindiran kepada pemerintah. Sebagian warganet tidak lagi sekadar mengungkapkan keprihatinan. Mereka secara terbuka mempertanyakan respons para pemimpin.
“PEMERINTAH!!!! PURA-PURA TIDAK TAU?? MASA IYA??” tulis akun Oby.
Akun Shayang Qanita melontarkan sindiran yang lebih singkat: “Gubernurnya tidurrr 🤭”. Sementara itu, akun Donni Sonjaya menulis, “Tolonglah Prabowo Subianto.. kasihani rakyatmu”.
Pilihan kata tersebut menunjukkan bahwa bagi sebagian komentator, krisis asap telah melewati batas persoalan lingkungan semata. Mereka menuntut perhatian, tindakan, dan pertanggungjawaban dari pihak yang memiliki kewenangan.
Komentar Pop P Es bahkan bergerak dari pujian bernada sarkastik kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi makian langsung. Adapun akun Elang Samudera menulis dengan huruf kapital bahwa rakyat sedang menderita, kemudian melontarkan tuduhan korupsi terhadap pemerintah.
Kerasnya bahasa yang digunakan memperlihatkan bagaimana krisis lingkungan dapat berkembang menjadi saluran kemarahan publik.
18.050 Hektare Terbakar, Dampak Menyentuh Kehidupan Warga
Kritik di media sosial berlangsung di tengah besarnya skala karhutla di Kalimantan Tengah.
Data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng per 13 Oktober 2026 mencatat luas lahan terbakar secara akumulatif mencapai 18.050,68 hektare dalam 6.255 kejadian. Khusus Kota Palangka Raya, luas lahan terbakar tercatat 1.185,42 hektare dengan 906 kejadian. Saat angka itu dirilis ke publik, asap pekat bahkan kekuningan masih menyelimuti ibu kota provinsi.
Dampaknya juga terlihat pada sektor kesehatan. Laporan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalimantan Tengah yang dipublikasikan pada 12 Oktober, berdasarkan data Dinas Kesehatan, mencatat 5.031 kasus baru infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan 1.127 kasus diare pada pekan pertama Oktober.
Dalam laporan yang sama, sebanyak 223 sekolah di tingkat kabupaten dan kota dilaporkan menghentikan pembelajaran tatap muka dan beralih ke pembelajaran jarak jauh.
Di Palangka Raya, Dinas Pendidikan memperpanjang pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, dan SMP pada 15–17 Oktober 2026 karena kualitas udara masih berada dalam kategori berbahaya.
Kondisi ini memperjelas persoalan yang harus dijawab pemerintah. Karhutla tidak hanya menyisakan lahan terbakar, tetapi juga meningkatkan kekhawatiran terhadap kesehatan, mengganggu kegiatan belajar, dan menempatkan masyarakat dalam situasi yang menuntut perlindungan lebih kuat.
Sampai Kapan Seperti ini?
Di antara komentar yang berisi doa dan ungkapan keprihatinan, ada suara yang mengungkapkan kelelahan menghadapi bencana berkepanjangan.
Akun Winda Astabela menulis, “Di palangka parah di kami pun parah.. tapi blm darurat nasional katanya 😭😭”.
Kalimat tersebut memperlihatkan pertanyaan yang muncul di ruang publik mengenai skala kedaruratan dan kecukupan respons pemerintah. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat harus meminta pertolongan agar kebakaran hutan dan kabut asap ditangani secara serius.
Sementara itu, akun Anwar Ebtadi menulis singkat, “Demi Perusahaan 😭”. Akun Ratna Yulianti menuntut agar pelaku yang terbukti bertanggung jawab dihukum berat.
Kedua komentar itu mengarah pada pertanyaan tentang penyebab kebakaran dan penegakan hukum. Sebagian warganet tidak hanya ingin asap segera menghilang. Mereka juga menginginkan penjelasan mengenai penyebab krisis dan langkah untuk mencegahnya terus berulang.
Pemerintah Menyatakan Penanganan Berjalan
Di tengah kemarahan publik, pemerintah menyatakan penanganan karhutla terus dilakukan.
Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden menyebut upaya pemadaman di lapangan serta penanganan dampak kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masih berlangsung. Mengenai penetapan status bencana nasional. Ia menegaskan bahwa keputusan berada pada pemerintah pusat.
“Bencana nasional itu dari pusat yang menentukan,” katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendesak pemerintah pusat mengambil langkah cepat dan terukur. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap penanganan karhutla, terutama kesiapan sarana, prasarana, serta dukungan operasional pemadaman. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar asap.
Dengan demikian, persoalannya tidak berhenti pada ada atau tidaknya operasi pemadaman. Masyarakat juga perlu mengetahui apa hasil operasi tersebut, bagaimana perkembangan kualitas udara, bagaimana kelompok rentan dilindungi, serta bagaimana proses hukum terhadap dugaan tindak pidana karhutla berjalan.
Pengerahan sumber daya merupakan bagian dari penanganan. Namun, hasilnya harus dapat diukur melalui perkembangan kebakaran, kondisi udara, perlindungan masyarakat, dan perkembangan penegakan hukum.
Kemarahan Yang Menuntut Jawaban
Komentar pada unggahan Iin Aminah memperlihatkan beragam respons; doa, kecemasan, simpati, sindiran, kemarahan, hingga tuntutan pertanggungjawaban. Angka interaksi yang terlihat pada tangkapan layar memperlihatkan besarnya jangkauan unggahan tersebut.
Ketika warga mempertanyakan keseriusan penanganan, jawaban yang dibutuhkan tidak cukup berupa imbauan agar bersabar atau menunggu hujan.
Pemerintah perlu menjelaskan perkembangan penanganan secara terbuka, menyampaikan kondisi kualitas udara dan risiko kesehatan dengan jelas, memastikan layanan perlindungan warga berjalan, serta memberikan informasi tentang perkembangan penegakan hukum berdasarkan bukti.
Kepada masyarakat yang terpapar asap, ukuran keberhasilan bukan sekadar jumlah personel atau peralatan yang dikerahkan. Ukuran itu juga terletak pada apakah udara membaik, kebakaran dapat dikendalikan, kegiatan masyarakat pulih, dan pihak yang terbukti melanggar hukum dimintai pertanggungjawaban.
Palangka Raya tidak cukup hanya bertahan di tengah asap. Warganya membutuhkan udara yang aman, perlindungan nyata, dan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika kota seolah lenyap ditelan asap, yang sedang diuji bukan hanya kemampuan memadamkan api. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara melindungi warganya juga ikut dipertaruhkan.
