Klaim keberlanjutan 15 merek global dipertanyakan menyusul temuan indikasi deforestasi dan persoalan legalitas dalam rantai pasok minyak sawit Indonesia. Tiga organisasi masyarakat sipil, TuK INDONESIA, WALHI Kalimantan Tengah, dan Sawit Watch, telah mengajukan komplain kepada perusahaan-perusahaan tersebut dan mendesak penelusuran bahan baku hingga tingkat perkebunan.
Komplain yang disampaikan pada 1 Juli–8 September 2026 itu menyasar PepsiCo, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Unilever, Reckitt, Nestlé, Mondelēz, Mars, L’Oréal, Kellanova, Johnson & Johnson, Hershey, General Mills, FrieslandCampina, dan Ferrero.
Ketiga organisasi menyoroti keterkaitan pemasok dengan sejumlah perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah yang menghadapi persoalan lingkungan dan legalitas. Mereka mempertanyakan efektivitas uji tuntas (due diligence) perusahaan global dalam memastikan minyak sawit yang digunakan tidak berasal dari sumber bermasalah.
Salah satu perusahaan yang disorot adalah PT Maju Aneka Sawit (PT MAS), bagian dari Grup Musim Mas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025, PT MAS tercantum dengan luas areal 19.246 hektare dalam daftar subjek hukum usaha perkebunan sawit yang telah terbangun di kawasan hutan tanpa perizinan di bidang kehutanan. Menurut dokumen tersebut, permohonannya masih diproses atau ditolak di Kementerian Kehutanan.
Investigasi lapangan yang disampaikan ketiga organisasi juga menemukan dugaan penutupan aliran sungai, pengabaian kewajiban pembangunan kebun bagi masyarakat, serta penanaman sawit di kawasan gambut yang dilindungi regulasi Indonesia dan standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, menegaskan perusahaan pembeli tidak bisa menghindari tanggung jawab hanya karena persoalan terjadi di tingkat perkebunan.
“Perusahaan pembeli tidak bisa melepaskan tanggung jawab hanya karena persoalan terjadi di tingkat perkebunan. Mereka mendapatkan keuntungan dari rantai pasok tersebut dan memiliki peran untuk memastikan bahan bakunya tidak terkait dengan kerusakan lingkungan dan melanggar hak-hak masyarakat adat di sekitar perkebunannya,” kata Janang.
Ia mendesak perusahaan mengambil tindakan jika pelanggaran terbukti, termasuk memulihkan kerusakan lingkungan dan memenuhi hak masyarakat terdampak.
Kepala Advokasi TuK INDONESIA, Abdul Haris, menilai kebijakan keberlanjutan perusahaan belum cukup tanpa tindakan nyata di lapangan.
“Komitmen keberlanjutan tidak hanya diukur dari adanya kebijakan perusahaan. Komitmen adalah sebuah bentuk tindakan nyata di lapangan,” ujarnya.
Menurut Haris, temuan penelusuran rantai pasok 15 merek tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara komitmen keberlanjutan dan praktik di lapangan. Kondisi itu berisiko merusak reputasi perusahaan serta kepercayaan publik terhadap klaim keberlanjutan mereka.
Sorotan juga mengarah ke pasar Uni Eropa. Sawit Watch menyoroti indikasi pembukaan hutan pada 2024 di area terkait PT Karya Makmur Abadi (KMA). Temuan ini dinilai relevan dengan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang mensyaratkan komoditas sawit dalam cakupannya tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020.
Kepala Departemen Advokasi Sawit Watch, Eep Saepulloh, menyebut temuan tersebut sebagai peringatan bagi mekanisme uji tuntas dalam skema EUDR.
“Komitmen bebas deforestasi tidak cukup dibuktikan melalui klaim administratif atau dokumen di tingkat pemasok semata,” kata Eep.
Ia mendorong verifikasi langsung di lapangan, keterbukaan peta spasial, dan akses publik terhadap data ketertelusuran rantai pasok. Namun, keterkaitan dengan pemasok maupun indikasi pembukaan hutan tidak otomatis membuktikan pelanggaran EUDR. Kepatuhan harus diperiksa berdasarkan asal komoditas, lokasi produksi, dan persyaratan regulasi.
Dalam rilisnya, ketiga organisasi juga menyebut pemerintah Indonesia telah menetapkan sekitar tiga juta hektare lahan sawit tertanam di kawasan hutan secara ilegal. Persoalan tersebut, menurut mereka, melibatkan perusahaan anggota RSPO, termasuk Eagle High Plantations, Sinar Mas Agro, Goodhope, BGA, CBI, Genting Group, Triputra Agro, Musim Mas Group, Wilmar, Sampoerna Agro, KLK, USTP, dan DSN.
Menjelang pertemuan tahunan RSPO (RT2026) di Jakarta, 3-4 November 2026, WALHI Kalteng turut mendokumentasikan sejumlah perusahaan anggota RSPO yang diduga berkontribusi terhadap kebakaran. Mereka adalah PT Tapian Nadenggan (Sinar Mas), PT Bumi Sawit Kencana II (Wilmar), PT Maju Aneka Sawit (Musim Mas Group), PT Globalindo Agung Lestari dan PT United Agro Indonesia (Genting Group), PT Globalindo Alam Perkasa (Musim Mas Group), serta PT Mulia Agro Permai (KLK Group).
Ketiga organisasi mendesak 15 perusahaan global mengungkap asal bahan baku, memeriksa pemasok hingga tingkat perkebunan, dan menghentikan pengadaan dari sumber bermasalah apabila pelanggaran terbukti. Mereka juga menuntut pemulihan dampak lingkungan dan masyarakat serta transparansi tindak lanjut.
Komitmen bebas deforestasi tidak cukup berhenti pada sertifikasi, kebijakan, atau pernyataan perusahaan. Ukurannya adalah keterlacakan sumber bahan baku dan tindakan nyata ketika pelanggaran ditemukan.
Sumber utama: Pers rilis TuK INDONESIA, WALHI Kalimantan Tengah, dan Sawit Watch. Seluruh angka dan pernyataan dalam berita diatribusikan sesuai sumber primer.
Suara Pembaca 0
Pendapat pembaca menjadi bagian dari percakapan publik yang sehat dan berbasis informasi.