Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meninggalkan persoalan serius di Kalimantan Tengah. Di tengah dampak kesehatan, kerusakan lingkungan, dan gangguan kehidupan masyarakat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah membawa dugaan kebakaran di delapan wilayah konsesi perusahaan ke ranah hukum.
WALHI secara resmi melaporkan delapan perusahaan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah. Laporan tersebut didasarkan pada hasil analisis dan identifikasi wilayah konsesi yang terindikasi memiliki area terbakar sepanjang karhutla 2026.
Dari delapan konsesi yang diidentifikasi, WALHI telah melakukan pemantauan lapangan terhadap tiga konsesi sebagai sampel. Hasilnya, ketiga lokasi tersebut ditemukan memiliki area terbakar.
Enam perusahaan sawit, dua pemegang PBPH
Delapan perusahaan yang dilaporkan terdiri atas enam perusahaan perkebunan kelapa sawit dan dua pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Enam perusahaan perkebunan sawit tersebut adalah PT Globalindo Agung Lestari dan PT United Agro Indonesia yang disebut berafiliasi dengan Genting Plantations Group; PT Arjuna Utama Sawit dengan First Borneo Group; PT Tapian Nadenggan dengan Sinar Mas Group/GAR; serta PT Maju Aneka Sawit dan PT Globalindo Alam Perkasa yang disebut berafiliasi dengan Musimas Group.
Adapun dua pemegang PBPH adalah PT Industrial Forest Plantation yang disebut sebagai bagian dari Nusantara Fiber Group dan PT Baratama Putra Perkasa.
WALHI menilai laporan tersebut perlu ditindaklanjuti secara objektif, terutama untuk memastikan apakah kebakaran yang teridentifikasi di wilayah konsesi berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan perusahaan.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada masyarakat yang berada di tingkat tapak.
“Temuan ini harus segera ditindaklanjuti, jangan sampai kebakaran terus berulang dengan aktor-aktor besar yang relatif sama setiap tahunnya, sementara penegakan hukum justru lemah terhadap korporasi dan tajam terhadap masyarakat kecil,” kata Janang.
81.587 hektare terbakar, 114.365 kasus ISPA
Besarnya persoalan karhutla di Kalimantan Tengah juga terlihat dari data yang disampaikan WALHI.
Berdasarkan hasil analisis organisasi tersebut, luas area terbakar sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai sedikitnya 81.587 hektare. Sementara itu, sebanyak 205.926 titik panas atau hotspot terdeteksi selama Januari hingga Oktober 2026.
“Dampaknya tidak hanya menyangkut hilangnya tutupan vegetasi dan kerusakan lingkungan. Kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian serius,” ujar Janang.
WALHI mengutip data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Tengah yang mencatat 114.365 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Januari hingga 12 Oktober 2026.
Sementara itu, data Kementerian Kesehatan per 2 November 2026 mencatat akumulasi 401.586 kasus ISPA pada tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota yang terdampak karhutla, termasuk Kalimantan Tengah.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya beban yang harus ditanggung masyarakat ketika karhutla berulang. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya berorientasi pada pemadaman api. Penyelidikan terhadap penyebab kebakaran dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait juga menjadi bagian penting dari upaya mencegah kejadian serupa.
Laporan lama belum jelas tindak lanjutnya
Bagi WALHI, pelaporan delapan perusahaan kali ini bukan langkah pertama.
Janang mengungkapkan, pada 2023 WALHI Kalimantan Tengah bersama Save Our Borneo dan LBH Palangka Raya pernah melaporkan empat perusahaan yang konsesinya terindikasi terbakar kepada Polda Kalteng.
Namun, menurut Janang, hingga 9 November 2026 belum ada tindak lanjut yang jelas mengenai laporan tersebut. Ia juga menyebut keempat perusahaan yang dilaporkan pada 2023 masih beroperasi.
Pengalaman itu menjadi salah satu alasan WALHI kembali mempertanyakan konsistensi penegakan hukum terhadap korporasi.
“Bahkan setahu kami baru 2 yang ditetapkan Tersangka,” sebut Janang.
Pernyataan tersebut berkaitan dengan tuntutan WALHI agar kepolisian membuka informasi mengenai identitas korporasi dan perkembangan penanganan perkara karhutla. Dalam keterangannya, Janang juga mempertanyakan sejauh mana proses penyidikan yang telah berjalan.
“Lantas, sejauh mana proses penyidikan berjalan selama ini dan siapa saja korporasi yang ditangani?” katanya.
Polda dituntut membuka perkembangan penyidikan
Persoalan transparansi menjadi penting karena penanganan karhutla terhadap korporasi telah berjalan di tingkat kepolisian.
Pada 21 Oktober 2026, Polda Kalimantan Tengah mengumumkan telah menangani 138 perkara karhutla, dengan 47 tersangka perorangan dan dua korporasi ditetapkan sebagai tersangka. Dua korporasi tersebut disebut melalui inisial PT BWL di Kabupaten Kapuas dan PT PWN di Kabupaten Lamandau.
Pada perkembangan berikutnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan 20 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan karhutla secara nasional pada 29 Oktober 2026.
Namun, angka penanganan secara nasional tidak serta-merta menjelaskan perkembangan seluruh perkara di Kalimantan Tengah. Publik tetap membutuhkan informasi yang jelas mengenai identitas perkara, tahapan penyidikan, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Dalam konteks laporan terbaru WALHI, hal yang perlu dijelaskan Polda Kalteng ialah apakah delapan perusahaan tersebut telah masuk dalam proses penyelidikan, bagaimana hasil pemeriksaan lapangan akan diuji, dan apakah ada keterkaitan dengan perkara korporasi yang sudah ditangani sebelumnya.
Janang berharap kepolisian menjaga kepercayaan publik melalui proses penegakan hukum yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif dan akuntabel,” tegasnya.
Laporan delapan konsesi ini menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Tengah. Temuan WALHI masih harus diuji oleh penyidik, tetapi tidak boleh berhenti sebagai dokumen pengaduan tanpa kejelasan perkembangan.
Penegakan hukum harus menjangkau siapa pun yang terbukti bertanggung jawab. Kerugian akibat karhutla ditanggung masyarakat luas, sementara pertanggungjawaban hukumnya harus dapat dibuktikan secara adil dan transparan.
DATA KARHUTLA & AKUNTABILITAS
Suara Pembaca 0
Pendapat pembaca menjadi bagian dari percakapan publik yang sehat dan berbasis informasi.