Dugaan Arisan Bodong, Ratusan Warga Palangka Raya Rugi hingga Rp2 Miliar

Ratusan warga di Palangka Raya mengaku terdampak dugaan masalah transaksi arisan daring, jual beli arisan, dan pinjaman dana. Persoalan yang melibatkan sejumlah kelompok tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian antara Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar.

Berdasarkan keterangan para korban, jumlah warga yang terdampak diperkirakan mencapai 300 orang. Sementara itu, estimasi kerugian Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar juga diberitakan Prokalteng. Angka tersebut masih berupa perkiraan, bukan hasil penghitungan resmi penyelidikan kepolisian.

Salah seorang korban, Ika, mengaku telah menyetorkan uang Rp24 juta untuk mengikuti beberapa skema arisan.

“Total uang yang saya setorkan untuk mengikuti berbagai arisan tersebut mencapai Rp24 juta,” ungkap Ika, Jumat (6/11/2026).

Dalam kelompok yang diwakilinya, terdapat sekitar 25 orang dengan setoran bervariasi, mulai Rp2 juta hingga Rp90 juta per orang. Total uang yang disetorkan kelompok tersebut mencapai sekitar Rp408 juta.

Berawal dari Transaksi di Grup WhatsApp

Menurut keterangan para korban, transaksi awalnya berlangsung melalui sejumlah grup WhatsApp. Pengelola membagikan bukti pencairan dana kepada peserta sehingga anggota lain percaya bahwa skema arisan berjalan normal.

Sebagian peserta bahkan mengaku telah beberapa kali menerima pencairan sebelum pembayaran mulai tersendat.

Transaksi yang ditawarkan tidak hanya berupa arisan daring, tetapi juga jual beli arisan dan pinjaman dana. Akibatnya, persoalan berkembang menjadi sejumlah transaksi dengan peserta dan nilai setoran yang berbeda-beda.

Masalah mencuat ketika pencairan dana tidak lagi berjalan. Pihak pengelola disebut menyampaikan melalui grup WhatsApp bahwa dirinya juga menjadi korban penipuan pihak lain sehingga tidak mampu mengembalikan dana anggota.

Kondisi tersebut membuat para peserta kesulitan menarik kembali uang yang telah mereka setorkan.

Mediasi Belum Menghasilkan Pengembalian Dana

Para korban kemudian mengadukan persoalan tersebut ke Polresta Palangka Raya. Dengan pendampingan anggota Polsek Pahandut, pihak pengelola dibawa ke Polresta untuk dimintai keterangan dan mengikuti mediasi pada 2 November 2026.

Menurut keterangan korban, dalam mediasi tersebut pihak pengelola menyatakan tidak sanggup mengembalikan uang anggota. Pertemuan itu belum menghasilkan penyelesaian berupa pengembalian dana sebagaimana diharapkan para korban.

Salah satu korban lainnya, Santi, mengatakan sebagian besar anggota sangat membutuhkan uang yang telah disetorkan.

“Sebenarnya kecil harapan pelaku dapat mengganti uang kami,” ujarnya.

Para korban meminta kepolisian menindaklanjuti pengaduan tersebut agar persoalan tidak berhenti pada mediasi tanpa kepastian pengembalian dana.

Hingga Jumat (6/11/2026), belum ada informasi mengenai perkembangan proses hukum lanjutan maupun penahanan pihak pengelola yang dilaporkan. Kepolisian disebut masih mendalami pengaduan dan mempelajari hasil mediasi.

Besarnya jumlah warga yang mengaku terdampak dan nilai uang yang dipersoalkan membuat kasus ini membutuhkan penanganan serta kejelasan. Penelusuran aliran dana, bukti transaksi, jumlah peserta, dan kemampuan pengelola mengembalikan uang menjadi bagian penting untuk mengungkap persoalan tersebut.

Sementara itu, dugaan penipuan dan besaran kerugian masih harus dibuktikan melalui proses penanganan oleh kepolisian.