Lahan Terbukti Dibakar, 30 Tahun Tak Boleh Jadi Kebun Sawit

Lahan perkebunan yang terbukti dibuka dengan cara membakar diminta tidak boleh lagi menghasilkan keuntungan komersial selama 30 tahun. Pembatasan ini mencakup kegiatan menanam, merawat, memanen sawit maupun menjalankan usaha perkebunan lainnya di atas tanah yang menjadi lokasi tindak pidana pembakaran.

Permintaan tersebut diajukan enam warga kepada Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pengujian materiil Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dalam perkara Nomor 403/PUU-XXIV/2026.

Enam pemohon tersebut adalah Luthfi Hafidz Rafsanjani, Supriadi, Rizki Rahayu Fitri, Faisal Ilham Muzaqi, Agus Adi Setyawan, dan Rizky Wardana. Mereka berasal dari Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Jambi.

“Kami menilai ancaman pidana terhadap pelaku pembakaran lahan belum cukup memberikan efek jera apabila tanah yang digunakan dalam tindak pidana tersebut masih bisa dimanfaatkan kembali untuk memperoleh keuntungan usaha,” ungkap Luthfi pada Senin, 9 November 2026.

Para pemohon meminta agar pelaku usaha perkebunan yang dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap juga dikenai sanksi administratif berupa larangan pengusahaan komersial selama 30 tahun pada bidang tanah lokasi pembakaran.

Larangan yang diminta tidak sebatas menanam kelapa sawit. Ruang lingkupnya mencakup kegiatan membuka lahan, menanami, memelihara tanaman untuk produksi, memanen hasil perkebunan hingga mengembangkan usaha perkebunan untuk tujuan komersial.

“Tanah tersebut tidak boleh kembali menjadi sumber pendapatan melalui kegiatan usaha perkebunan selama masa pembatasan. Larangan juga tetap berlaku meskipun tanah dialihkan atau perusahaan pengelolanya berganti,” pintanya.

Sawit menjadi salah satu alasan utama pemilihan masa 30 tahun

Para pemohon menjelaskan, usaha kelapa sawit memiliki siklus panjang, mulai persiapan lahan, masa tanaman belum menghasilkan, masa produktif hingga peremajaan. Mereka mengutip penelitian yang menyebutkan umur peremajaan ekonomis kelapa sawit berkisar 25–26 tahun.

Karena itu, masa 30 tahun dinilai cukup untuk memutus kesempatan memperoleh keuntungan dari satu siklus usaha perkebunan yang tanahnya dipersiapkan melalui pembakaran.

“Keadilan tidak selesai ketika hakim menjatuhkan pidana. Keadilan lingkungan baru menemukan maknanya ketika kerusakan dipulihkan dan kemungkinan pengulangannya dicegah,” tegas Luthfi.

Pembatasan tersebut bukan berarti seluruh aktivitas di atas tanah harus dihentikan. Rehabilitasi, pemulihan tata air, pengendalian kebakaran dan kegiatan pemulihan lingkungan tetap diperbolehkan.

Sidang pemeriksaan pendahuluan di MK

Melalui kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945. MK tidak sedang mengadili kesalahan perusahaan tertentu dalam perkara pembakaran, melainkan menilai apakah ketentuan Pasal 108 UU Perkebunan perlu dimaknai dengan tambahan konsekuensi berupa pembatasan pengusahaan komersial.

Sidang pemeriksaan pendahuluan pertama tercatat dalam agenda MK pada 9 November 2026. Permohonan tersebut belum menjadi putusan dan belum melahirkan larangan yang berlaku bagi perusahaan perkebunan.

Jika dikabulkan, usulan ini akan memperluas konsekuensi hukum bagi pelaku pembakaran lahan. Bukan hanya pidana terhadap pelakunya, tetapi juga penghentian kesempatan memperoleh keuntungan usaha dari bagian tanah yang terbukti menjadi lokasi tindak pidana selama tiga dekade.