Dua kegiatan pemerintah Kabupaten Seruyan dengan total anggaran Rp24,24 miliar sedang diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Seruyan. Perkara pertama menyangkut bantuan sektor perikanan senilai Rp13,8 miliar yang telah memasuki tahap penyidikan. Sebanyak 93 saksi diperiksa dan uang Rp86,79 juta disita penyidik. Sementara perkara pengadaan obat senilai Rp10,43 miliar masih berada pada tahap penyelidikan.
Kedua perkara tersebut menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari bantuan untuk nelayan hingga ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Karena itu, penanganannya tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban penggunaan uang publik.
Saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Seruyan pada, Rabu (11/11/2026), Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Hendrizal Husin menyatakan pihaknya terus memantau penanganan perkara yang dilakukan Kejari Seruyan. Pengawasan dilakukan melalui gelar perkara untuk mengikuti perkembangan penyidikan.
“Setiap penanganan perkara yang dilakukan Kejari, kita juga selalu lakukan gelar. Jadi, bagaimana progress perkembangannya, kita selalu monitor juga dan kita dukung penuh penegakan hukum yang dilakukan jajaran Kejari Seruyan,” kata Hendrizal.
Perkara bantuan perikanan berkaitan dengan pengadaan tahun anggaran 2024. Objeknya meliputi perahu nelayan, mesin perahu, alat tangkap, bibit ikan, hingga pakan ikan dengan nilai anggaran Rp13.802.844.828.
Dalam penyidikan, jaksa mendalami dugaan pengondisian perusahaan, praktik pinjam-meminjam perusahaan untuk mengikuti pengadaan, penggelembungan harga, hingga dugaan pembagian imbalan atau fee kepada pihak tertentu.
Penyidik telah memeriksa 93 saksi. Selain itu, pada 21 Agustus 2026, kejaksaan menyita uang tunai Rp86.790.000 yang diduga berkaitan dengan aliran dana dalam kegiatan tersebut.
Perkara kedua menyangkut pengadaan obat di UPTD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Seruyan untuk tahun anggaran 2024 dan 2025. Nilai pengadaannya mencapai Rp10.433.414.056.
Kejaksaan mendalami dugaan distribusi obat yang telah kedaluwarsa atau tidak memenuhi persyaratan masa kedaluwarsa, serta indikasi harga pembelian yang tidak wajar. Berbeda dengan perkara perikanan, kasus ini masih berada pada tahap penyelidikan.
Kepala Kejari Seruyan, Denny Iswanto menyatakan pihaknya berupaya mempercepat penanganan perkara agar dapat dilanjutkan ke proses hukum berikutnya. Kejaksaan menargetkan perkembangan penanganan pada penghujung 2026.
“Kita coba kejar tayang di akhir-akhir tahun ini, mudah-mudahan bisa. Tapi kalau tidak, kita mulai di awal tahun depan,” kata Denny.
Total Rp24,24 miliar merupakan nilai anggaran dari dua kegiatan yang sedang diperiksa, bukan kerugian negara yang telah dinyatakan terbukti. Hingga saat ini, Jumat (13/11/2026), belum ada pengumuman resmi penetapan tersangka dalam kedua perkara tersebut.
Suara Pembaca 0
Pendapat pembaca menjadi bagian dari percakapan publik yang sehat dan berbasis informasi.