RSPO Dituding Jadi Alat Greenwashing di Tengah Karhutla

Sertifikasi keberlanjutan minyak sawit yang diklaim menjamin praktik ramah lingkungan kini dipertanyakan. WALHI Eksekutif Nasional, WALHI Kalimantan Tengah, dan TuK INDONESIA menilai Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) berisiko menjadi instrumen greenwashing karena masih mempertahankan sertifikasi bagi anggota yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pelanggaran HAM, serta kerusakan ekologis.

Kritik tersebut disampaikan melalui aksi bertajuk “RSPO is Greenwashing!” yang digelar bertepatan dengan pelaksanaan RT RSPO 2026 di Jakarta, 4 November 2026.

Direktur Eksekutif TuK INDONESIA, Linda Rosalina, menegaskan sertifikasi tidak otomatis menjamin sebuah produk benar-benar berkelanjutan. “Sertifikasi bukanlah sebuah kepastian produk yang berkelanjutan,” ujarnya.

Linda menilai penyelenggaraan pertemuan RSPO di Jakarta berlangsung ironis ketika masyarakat masih berjibaku menghadapi karhutla dan asap beracun. Ia mendesak RSPO beserta perusahaan anggotanya hadir di lokasi kebakaran untuk memastikan api segera dipadamkan dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dipenuhi.

WALHI Petakan 15 Entitas Anggota RSPO

Analisis WALHI memetakan 14 grup korporasi dan satu perusahaan yang terindikasi karhutla sekaligus terdaftar sebagai anggota RSPO. Indikasi tersebut didasarkan pada analisis titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan di atas 80 persen serta temuan lapangan.

Pemetaan tersebut merupakan analisis WALHI berdasarkan indikator titik panas dan temuan lapangan.

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, menilai sertifikasi tidak boleh menjadi pelindung korporasi dari pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan.

“Sertifikasi seharusnya tidak menjadi tameng bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban atas karhutla,” tegasnya.

Umi menegaskan perusahaan yang terbukti melanggar standar lingkungan harus dikenai sanksi tegas. Langkah tersebut dapat mencakup evaluasi hingga pencabutan sertifikasi apabila memenuhi dasar dan ketentuan yang berlaku.

Audit, Evaluasi, hingga Uji Tuntas Pembiayaan

Desakan tidak hanya diarahkan kepada RSPO. WALHI dan TuK INDONESIA juga meminta lembaga keuangan serta pelaku rantai pasok mengambil tanggung jawab atas praktik industri sawit.

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, mendesak RSPO melakukan audit independen dan mengevaluasi seluruh perusahaan anggotanya. Ia menyoroti temuan pelanggaran lingkungan di lapangan serta karhutla yang berlangsung sepanjang Juli hingga Oktober 2026.

“Harusnya RSPO bisa melakukan audit independen dan mengevaluasi semua perusahaan anggota RSPO,” tegas Janang.

Sementara itu, TuK INDONESIA meminta bank dan investor meninjau kembali pembiayaan kepada perusahaan anggota RSPO melalui proses uji tuntas. Sertifikasi tidak boleh lagi menjadi indikator tunggal untuk menilai aktivitas ekonomi sebagai kegiatan hijau.

Pemilik merek dan pembeli produk sawit juga didesak memastikan keterlacakan rantai pasok hingga tingkat perkebunan. WALHI dan TuK INDONESIA meminta pembelian dihentikan dari pemasok yang terbukti terlibat dalam karhutla atau pelanggaran HAM dan gagal melakukan perbaikan.

Bagi WALHI dan TuK INDONESIA, sertifikasi keberlanjutan harus disertai pengawasan nyata, pertanggungjawaban perusahaan, serta pemulihan lingkungan. Tanpa itu, label ramah lingkungan dinilai berisiko hanya menjadi instrumen pencitraan di tengah persoalan karhutla dan pelanggaran hak masyarakat.