5.733 Keluarga di Murung Raya Tercatat Belum Punya Air Minum Layak

Sebanyak 5.733 keluarga di Kabupaten Murung Raya tercatat belum memiliki sumber air minum utama yang layak. Di sisi lain, 292,11 kilometer dari total 501,90 kilometer jaringan jalan daerah berada dalam kondisi rusak berat. Dua persoalan mendasar tersebut menjadi gambaran besarnya pekerjaan infrastruktur yang masih harus diselesaikan pemerintah daerah.

Data Pendataan Keluarga BKKBN yang dimuat dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Murung Raya 2025–2029 itu kembali relevan setelah persoalan air bersih, jalan antarkecamatan, listrik desa, pendidikan, dan kesehatan masuk dalam laporan hasil reses DPRD Masa Sidang III Tahun 2026.

Laporan dari tiga daerah pemilihan tersebut disampaikan kepada Bupati Murung Raya Heriyus dalam Rapat Paripurna Ke-7 di Gedung DPRD Murung Raya, Puruk Cahu.

Anggota Komisi I DPRD Murung Raya, Imanudin, menyebut masyarakat Dapil I yang meliputi Kecamatan Murung dan Tanah Siang Selatan masih membutuhkan perbaikan jalan dan jembatan antardesa, penyediaan air bersih, penguatan sektor pertanian dan peternakan, pengembangan UMKM, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Khusus air bersih, warga menginginkan jaringan yang dapat mengalir langsung ke rumah secara berkelanjutan. Sementara di sektor pendidikan, kebutuhan pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan fasilitas sekolah turut disampaikan.

“Apapun aspirasi rakyat yang ditampung pada Rapat Paripurna ini disampaikan di depan podium dengan harapan bisa didengar, dikabulkan, dimuat dalam program pembangunan,” ujar Imanudin pada Kamis (12/11/2026).

Ribuan keluarga tersebar di sepuluh kecamatan

Data BKKBN juga menunjukkan persoalan akses sumber air minum utama yang layak tersebar di seluruh kecamatan. Permata Intan menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, mencapai 1.291 keluarga.

Besarnya angka tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan air minum layak membutuhkan penanganan berdasarkan wilayah dan keluarga sasaran. Pembangunan sumur bor, jaringan perpipaan, maupun sarana pengolahan air perlu diikuti kepastian kualitas dan keberlanjutan pasokan.

Namun, angka 5.733 itu merupakan data pendataan 2024. Belum tersedia pembaruan dalam materi yang dirujuk untuk memastikan berapa keluarga yang telah memperoleh layanan air minum layak hingga November 2026.

58,2 persen jaringan jalan masuk kategori rusak berat

Masalah konektivitas juga menjadi sorotan dalam hasil reses, terutama kebutuhan perbaikan jalan penghubung antarkecamatan dan jembatan di kawasan pelosok.

Dokumen RKPD Murung Raya 2026 yang menggunakan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2024 mencatat 292,11 kilometer jalan dalam kondisi rusak berat dari total 501,90 kilometer. Angka tersebut setara sekitar 58,2 persen dari keseluruhan panjang jalan yang direkap.

Jalan dalam kondisi baik tercatat 192,75 kilometer, kondisi sedang 13,81 kilometer, dan rusak 3,23 kilometer.

Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah jalan penghubung Permata Intan–Sumber Barito sepanjang 56 kilometer. Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi pada 9 Juli 2026 menyatakan penyelesaiannya terus dikawal secara bertahap hingga 2029.

“Kami menginginkan jalan penghubung dua kecamatan sepanjang 56 kilometer itu tuntas di tahun 2029. Setiap tahun harus ada progres pembangunan yang jelas hingga seluruh ruas jalan selesai sesuai harapan masyarakat,” kata Rumiadi.

Pada 2026, peningkatan jalan dilanjutkan dari Kelurahan Tumbang Lahung menuju Desa Muara Babuat hingga Desa Juking Sopan, sebelum diteruskan ke Kecamatan Sumber Barito. Penyelesaian sembilan jembatan di sepanjang jalur tersebut juga menjadi perhatian DPRD.

Besarnya kerusakan jalan membuat persoalan ini tidak berhenti pada kenyamanan perjalanan. Kondisi akses turut memengaruhi biaya distribusi barang, mobilitas warga, perjalanan anak menuju sekolah, serta jangkauan pelayanan kesehatan dan pemerintahan.

Pemerataan listrik dan tenaga kesehatan belum tuntas

Di sektor kelistrikan, kemajuan telah dicapai melalui penyalaan listrik PLN pada 21 desa dan satu kelurahan di Kecamatan Tanah Siang, Laung Tuhup, dan Barito Tuhup Raya pada September 2025. Jaringan tersebut memungkinkan wilayah penerima menikmati pasokan listrik selama 24 jam.

Meski demikian, pemerataan listrik hingga kawasan pelosok masih muncul dalam laporan reses November 2026. Belum tersedia data pembaruan yang merinci jumlah desa dan rumah tangga yang telah terlayani maupun wilayah yang masih menunggu jaringan sepanjang 2026.

Kebutuhan layanan kesehatan juga menjadi perhatian. Pada 4 November 2026, DPRD bersama Dinas Kesehatan dan RSUD Puruk Cahu menjajaki kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis.

Ketua Komisi I DPRD Murung Raya, Rejikinoor, menilai peningkatan kapasitas tenaga medis diperlukan seiring kebutuhan pelayanan yang semakin besar.

“Peningkatan jumlah pasien dan beragamnya tren penyakit di Murung Raya menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan,” kata Rejikinoor.

Salah satu opsi yang dibahas adalah penugasan dokter spesialis secara berkala selama dua hingga enam bulan. Namun, skema tersebut masih berupa penjajakan dan membutuhkan kesepakatan serta keputusan resmi, termasuk pengaturan insentif dan hak tenaga medis.

Pemerintah akui tidak semua aspirasi bisa direalisasikan sekaligus

Bupati Murung Raya Heriyus menyebut hasil reses menjadi bahan penting dalam pembahasan arah pembangunan daerah. Ia mengatakan sebagian usulan telah masuk dalam pembahasan program prioritas, termasuk peningkatan dan pelebaran jalan di Kecamatan Tanah Siang.

“Sebagian besar program yang disampaikan melalui hasil reses telah masuk dalam pembahasan program prioritas pemerintah daerah,” kata Heriyus.

Meski demikian, ia mengakui seluruh aspirasi tidak dapat direalisasikan secara bersamaan karena harus disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pernyataan tersebut menempatkan pemerintah daerah pada pekerjaan berikutnya: memastikan usulan yang telah dibahas benar-benar diterjemahkan menjadi program, anggaran, lokasi pengerjaan, dan target waktu yang jelas.

Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya aspirasi yang disampaikan dalam rapat paripurna. Ukurannya adalah air yang mengalir ke rumah, jalan yang bisa dilalui, listrik yang menjangkau permukiman, serta sekolah dan fasilitas kesehatan yang didukung sarana maupun tenaga pelayanan memadai.

Dengan data kebutuhan air minum layak dan kondisi jalan yang masih berat, tindak lanjut hasil reses menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan DPRD. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai program yang dikerjakan, wilayah penerima manfaat, besaran anggaran, dan waktu penyelesaiannya.