Penetapan 20 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi ujian bagi keberanian penegakan hukum terhadap perusahaan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Region Kalimantan mendesak Polri membuka nama seluruh korporasi tersebut, mengungkap pemilik manfaat akhir, dan memastikan pertanggungjawaban hukum menjangkau jajaran direksi.
Dalam siaran pers Sabtu (31/10/2026), WALHI merespons pengumuman Kabareskrim Polri di Mapolda Kalimantan Barat, Kamis (29/10/2026). Mengacu pada informasi konferensi pers tersebut, WALHI menyebut 20 korporasi ditetapkan sebagai tersangka dari 104 laporan polisi, dengan luas area terbakar mencapai 29.168,78 hektare.
Polri juga merekomendasikan pencabutan izin 23 perusahaan yang disebut terbukti melakukan pembakaran berulang di area lebih dari 500 hektare serta tidak memiliki sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran memadai.
Namun, bagi WALHI, pengumuman jumlah tersangka saja tidak cukup. Publik berhak mengetahui siapa perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa pihak yang bertanggung jawab di balik operasionalnya.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, mengingatkan agar penegakan hukum tidak kembali mempertontonkan ketimpangan perlakuan terhadap peladang dan korporasi.
“Jangan sampai Polri tegas ke peladang, tetapi lemah ke korporasi,” tegas Janang.
Ia menilai keterbukaan identitas perusahaan menjadi keharusan, terlebih karhutla di Kalimantan Tengah telah menimbulkan kabut asap, korban ISPA, serta kerugian sosial dan ekonomi. Janang juga mengingatkan pengalaman kriminalisasi peladang Dayak di Kalimantan Tengah.
“Sejak tahun 2015, peladang Dayak selalu jadi kambing hitam di balik peristiwa besar karhutla di Kalteng,” ujarnya.
Jangan berhenti pada pelaksana lapangan
WALHI tidak ingin proses hukum hanya menyasar pekerja atau manajer lapangan. Organisasi ini mendesak penyidik menelusuri aktor intelektual, jajaran direksi, komisaris, grup usaha, hingga beneficial owner atau pemilik manfaat akhir.
Desakan itu relevan dengan informasi yang disampaikan WALHI bahwa dari 97 korporasi yang sedang disidik, 22 di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA), termasuk yang terafiliasi dengan investor Malaysia dan Singapura.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, juga meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan proses pidana. Menurutnya, pembekuan hingga pencabutan izin harus menjadi bagian dari penindakan terhadap perusahaan yang terbukti lalai maupun sengaja membakar lahan.
“Proses hukum ini hanya akan menjadi ritual tahunan tanpa efek jera,” kata Sri.
Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, menegaskan penetapan tersangka harus menjadi pintu masuk untuk membenahi persoalan yang lebih mendasar.
“Ini adalah persoalan tata kelola lingkungan dan penegakan hukum yang harus menyentuh pihak-pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Perusahaan wajib pulihkan kerusakan
WALHI Region Kalimantan menegaskan pertanggungjawaban korporasi tidak boleh berhenti pada hukuman pidana dan pembayaran denda. Perusahaan yang terbukti bertanggung jawab harus membiayai pemulihan ekosistem gambut dan lingkungan yang rusak.
WALHI Kalimantan Timur turut mendesak agar aset perusahaan dapat digunakan untuk membiayai pemulihan lingkungan serta ganti rugi kesehatan masyarakat terdampak asap. Korporasi tersangka wajib membiayai pemulihan ekosistem gambut dan lingkungan hidup yang telah rusak akibat pembakaran tersebut.
WALHI juga meminta Polri mengumumkan identitas 20 korporasi tersangka dan induk grupnya, memublikasikan 23 perusahaan yang direkomendasikan untuk dicabut izinnya, serta memastikan penindakan menjangkau pengambil keputusan.
Bagi WALHI, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan sekadar jumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka. Ukurannya adalah keterbukaan identitas, pertanggungjawaban para pengambil keputusan, dan pemulihan lingkungan yang telah dirusak.
Catatan redaksi: Angka-angka dan konteks perkara merujuk pada keterangan WALHI mengenai pengumuman Polri. Kutipan para narasumber merujuk pada pernyataan dalam siaran pers.
Suara Pembaca 0
Pendapat pembaca menjadi bagian dari percakapan publik yang sehat dan berbasis informasi.