Selama hampir empat bulan, masyarakat Kalimantan Tengah menghirup kabut asap yang disebut WALHI telah mencapai kategori berbahaya. Di tengah ancaman terhadap kesehatan warga, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah menilai negara belum menunjukkan kebijakan konkret untuk menyelesaikan krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
WALHI mencatat konsentrasi PM2.5 di Kota Palangka Raya mencapai 1.104 pada Sabtu (24/10/2026), berdasarkan pemantauan IQAir. Sementara itu, pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dilaporkan menyentuh angka 1.300 dengan kategori berbahaya. Sejumlah kabupaten lain di Kalimantan Tengah juga mengalami penurunan kualitas udara dan masih dikepung kabut asap.
Dampaknya terlihat pada catatan kasus gangguan kesehatan. WALHI mengutip data Kementerian Kesehatan yang mencatat 26.740 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Tengah. Sebanyak 5.133 kasus di antaranya dialami anak-anak.
WALHI mencatat keluhan kesehatan lain yang dialami masyarakat, mulai dari batuk berdahak, diare, hingga gangguan kesehatan lainnya. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan lebih serius.
Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, Janang Firman Palanungkai, menilai kondisi tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam melakukan pencegahan dan mitigasi karhutla yang terus berulang setiap tahun. Menurutnya, pemerintah belum menunjukkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan secara konkret meskipun sejumlah pejabat tinggi negara telah mengunjungi Kalimantan Tengah.
“Hampir empat bulan warga Kalimantan Tengah terpapar asap dengan kategori berbahaya,” kata Janang, dalam pers rilis yang diterbitkan Senin (26/10/2026).
Ia menegaskan, tanggung jawab negara tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Pemerintah juga harus menangani dampak kesehatan dan ekonomi masyarakat serta menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
“Karhutla di Kalteng saat ini adalah persoalan struktural, bukan kebakaran biasa,” tegasnya.
Kunjungan Menteri Kesehatan dituntut berbuah kebijakan
Janang turut mempertanyakan tindak lanjut kunjungan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin ke Palangka Raya pada 23 Oktober 2026. Menteri datang untuk meninjau kondisi kabut asap dan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan.
WALHI mengakui peninjauan tersebut penting untuk melihat kesiapan penanganan masyarakat terdampak. Namun, Janang mempertanyakan mengapa perhatian serius baru muncul setelah warga berbulan-bulan menghadapi paparan asap dan dampak kesehatan.
Ia mengingatkan bahwa Menteri Kesehatan sebelumnya mengimbau masyarakat beradaptasi dengan kondisi kabut asap. Setelah melihat langsung situasi di Palangka Raya, WALHI menuntut perubahan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada korban.
“Apakah akan ada perubahan kebijakan dan perspektif yang berpihak pada korban atau hanya akan menghasilkan kunjungan semata?” ujar Janang.
WALHI secara khusus meminta pemerintah memperluas fasilitas kesehatan dan menyediakan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak. Janang juga mengingatkan bahwa dampak paparan asap tidak serta-merta berakhir ketika kabut asap menghilang.
Karena itu, perlindungan kesehatan harus mencakup penanganan warga selama krisis maupun pemantauan kondisi masyarakat setelah kabut asap mereda.
WALHI minta BPK periksa anggaran karhutla
Persoalan lain yang disoroti WALHI adalah penggunaan anggaran penanganan karhutla. Janang menyebut pemerintah telah beberapa kali menyampaikan besarnya dana penanganan hingga miliaran rupiah. Namun, WALHI menilai hasil penanganan di lapangan masih berjalan di tempat.
Organisasi tersebut meminta BPK turun memeriksa penggunaan anggaran agar dana penanganan karhutla benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
“Penting BPK atau BPK turun untuk menyelidiki hal ini,” kata Janang.
WALHI mengingatkan agar anggaran penanganan bencana tidak justru menjadi sumber keuntungan bagi pihak tertentu di tengah penderitaan masyarakat.
“Jangan sampai ada yang meraup keuntungan di balik penderitaan masyarakat di Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Selain pemeriksaan anggaran, Janang mendesak aparat penegak hukum mengusut pelaku pembakaran hutan dan lahan hingga ke pengadilan. Menurut WALHI, penanganan karhutla harus menyentuh pihak yang bertanggung jawab, bukan hanya memadamkan api setelah kebakaran terjadi.
Desak pemerintah tetapkan bencana nasional
WALHI mendesak pemerintah menetapkan karhutla dan kabut asap di Kalimantan Tengah sebagai bencana nasional. Janang menilai pemerintah daerah saat ini hampir tidak sanggup menangani persoalan tersebut sehingga membutuhkan dukungan penanganan yang lebih besar.
Ia menyebut WALHI telah mengingatkan pemerintah sejak April 2026 mengenai ancaman Godzilla El Niño. Peringatan itu, menurutnya, seharusnya mendorong pemerintah bergerak lebih agresif melalui langkah pencegahan yang terencana dan terstruktur.
“Sudah sepantasnya pemerintah agresif, preventif, dan terstruktur dalam menyikapi persoalan saat ini,” ujarnya.
Janang menyoroti protes masyarakat melalui media sosial dan aksi massa berjilid-jilid di kantor pemerintahan. Ia meminta pemerintah tidak hanya menonjolkan kegiatan seremonial pejabat, tetapi menunjukkan tindakan yang menyelesaikan persoalan pokok.
Sementara itu, Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian WALHI Kalteng, Agung Sesa, menegaskan bahwa udara bersih dan sehat merupakan hak setiap warga negara. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah membangun koordinasi serta kerja sama yang serius, terpadu, dan terukur.
“Kualitas udara yang bersih dan sehat adalah hak setiap warga negara,” kata Agung.
Agung mendesak pemerintah segera menetapkan kondisi tersebut sebagai bencana nasional, membuka akses informasi dan penanganan seluas-luasnya bagi masyarakat terdampak, serta memastikan perlindungan kesehatan dan pemulihan lingkungan berjalan menyeluruh.
Ia meminta negara berani mengakui kegagalan dalam melindungi masyarakat yang terus-menerus terpapar kabut asap.
“Negara juga harus berani mengakui kegagalannya dalam melindungi masyarakat,” tegas Agung.
Bagi WALHI, krisis kabut asap di Kalimantan Tengah menuntut pertanggungjawaban negara secara menyeluruh. Perlindungan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, pemeriksaan anggaran, pencegahan karhutla, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan harus berjalan sebagai satu kesatuan.
Negara tidak cukup hadir ketika api sudah membesar dan masyarakat mulai jatuh sakit. WALHI menuntut pemerintah hadir sejak pencegahan, melindungi warga selama krisis, hingga memastikan persoalan yang sama tidak terus berulang.
Sumber utama: Pers rilis WALHI Kalimantan Tengah, 26 Oktober 2026. Seluruh angka dan pernyataan dalam berita diatribusikan sesuai sumber yang disebut WALHI.
Suara Pembaca 0
Pendapat pembaca menjadi bagian dari percakapan publik yang sehat dan berbasis informasi.