Sebanyak 12.748 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat di Palangka Raya hingga 25 Oktober 2026, di tengah kabut asap karhutla. Pemerintah menyiagakan 47 Rumah Oksigen dan empat bus oksigen keliling. Namun, seberapa siap layanan tersebut menangani warga yang terdampak?
Besarnya angka kasus itu menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan. Kesiapan fasilitas, ketersediaan tenaga medis, dan jangkauan bantuan menjadi faktor penting untuk memastikan warga yang mengalami gangguan pernapasan mendapat pertolongan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Riduan menyatakan, pihaknya terbuka melibatkan relawan untuk membantu operasional bus oksigen keliling.
“Oh, bisa nanti kita, karena ada relawan nanti kan, ya. Kalau ada relawan, kenapa tidak kita libatkan relawanlah, relawan yang membantu, yang membantu pelaksanaan kegiatan di bis oksigen, lah,” kata Riduan pada Selasa 27 Oktober 2026.
Keterlibatan relawan menjadi salah satu opsi untuk mendukung pelayanan. Namun, pemerintah masih perlu menjelaskan jumlah petugas yang tersedia, kesiapan setiap unit layanan, serta jumlah warga yang telah memperoleh bantuan.
Di sisi lain, Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah pasien di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya meningkat hingga tiga kali lipat berdasarkan laporan rumah sakit saat kunjungan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, pada 23 Oktober 2026.
Kondisi tersebut menambah pentingnya pemantauan kapasitas pelayanan, terutama untuk pasien anak-anak, lansia, dan warga dengan gangguan pernapasan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Budi mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk. Warga yang harus beraktivitas di luar disarankan menggunakan masker N95 dengan pemakaian yang benar.
“Bagi masyarakat yang mengalami sesak napas, segera mencari pertolongan medis,” imbau Budi.
Pemerintah juga perlu memastikan informasi kualitas udara, lokasi layanan kesehatan, dan distribusi masker mudah diakses masyarakat.
Angka 12.748 kasus ISPA merupakan data kumulatif hingga 25 Oktober, bukan jumlah kasus baru dalam satu hari. Data tersebut juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kasus disebabkan oleh karhutla.
Karena itu, perkembangan kasus terbaru dan data pemanfaatan layanan diperlukan untuk mengukur apakah langkah pemerintah telah menjangkau warga secara memadai.
Di tengah kabut asap, ukuran kesiapan pemerintah bukan hanya jumlah fasilitas yang disiagakan, melainkan kemampuan layanan tersebut menjangkau dan menolong warga yang membutuhkan.
